NasDem soal Status Bencana Corona: Kepala Daerah Juga Harus Tanggung Jawab

Zunita Putri - detikNews
Senin, 16 Mar 2020 09:29 WIB
Irma Suryani Chaniago
Foto: Irma Suryani Chaniago. (Samsudhuha Wildansyah/detikcom).
Jakarta -

Partai NasDem mengaku sepakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Menurut NasDem, pemerintah juga harus melibatkan pemerintah daerah untuk menetapkan status Corona di Indonesia.

"Sudah benar apa yang dilakukan presiden, kepala daerah diberi tanggung jawab dengan ber koordinasi langsung ke pusat di bawah satu komando yaitu BNPB. Nggak bisa disamakan penanganan, Bali, Batam, NTB, Jakarta, dan Jogja dengan Lampung, Jambi dan Kalimantan," kata Ketua DPP NasDem Irma Chaniago kepada wartawan, Minggu (15/3/2020).

Dia menilai kepala daerah sudah seharusnya diberi pertanggungjawaban atas bencana seperti ini. " Kepala daerah harus diberi tanggung jawab dong, jangan cuma bisa ngabisin dana APBN, dan ngejar WTP dari BPK," ucapnya.

Dia juga menanggapi pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menilai Presiden Jokowi lepas tangan. Dia meminta kebijakan Jokowi tidak dipolitisir.

"Inilah kalau semua mau dipolitiking, kita ini negara kepulauan, satu dengan yang lain, beda penanganannya," ucapnya.

Sebelumnya, PKS mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing dengan berkonsultasi bersama BNPB. PKS menilai Jokowi seperti melepaskan tanggung jawab kepada daerah.

"Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah," kata Mardani ketika dihubungi detikcom, Minggu (15/3).

Mardani menilai tidak efektif bila dikembalikan ke daerah-daerah terkait status bencana karena dikhawatirkan berbeda pendapat. Menurut Mardani, semestinya Jokowi, yang punya otoritas, menyampaikan kebijakannya secara nasional.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing. Jokowi meminta kepala daerah berkoordinasi dengan Kepala BNPB Doni Monardo untuk menentukan status Corona di daerah.

Tonton juga Sultan HB X Tepis Isu ODP Corona Usai Ketemu Raja Belanda :

[Gambas:Video 20detik]



(zap/eva)