Round-Up

Titah Jokowi Status Darurat Daerah Tak di Tangan Pusat

Tim detikcom - detikNews
Senin, 16 Mar 2020 09:28 WIB
Lewat konferensi pers, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan mengenai penanganan pemerintah terhadap virus corona COVID-19.
Presiden Jokowi (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sempat menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan status darurat nasional dalam penanganan virus Corona. Kini Jokowi telah bertitah, perkara status bencana diurus kepala daerah masing-masing, bukan dirinya.

Apakah itu artinya saran WHO tak dilaksanakan Jokowi? Yang jelas, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lewat suratnya kepada Jokowi, 10 Maret 2020, menyarankan dengan sangat (strongly recommends) agar Jokowi meningkatkan mekanisme tanggap darurat (emergency response), termasuk mendeklarasikan darurat nasional.

Orang yang bisa menetapkan status darurat nasional cuma Presiden, bukan kepala daerah. Itu diatur di Pasal 51 ayat (2), UU tentang Penanggulangan Bencana. Kepala daerah tidak bisa menetapkan status darurat skala nasional, melainkan status darurat skala provinsi, kabupaten, atau kota saja.

Di tengah isu soal status bencana itu, Jokowi bertitah. Dia mengatakan kepala daerah dan BNPB lah yang bakal menentukan soal status bencana Corona ini. Nantinya, jajaran pemerintah daerah akan dibantu TNI, Polri, serta pemerintah pusat dalam melawan makhluk superkecil yang bikin geger dunia itu.

"Kemudian, (kepala daerah) terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggnulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam rangka menangani penyebaran dan dampak penyebaran COVID-19," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3) kemarin.

Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penangan COVID-19 yang diketuai oleh kepala BNPB Irjen TNI Doni Monardo. Gugus Tugas tersebut dikatakannya telah bekerja mensinergikan kekuatan pusat maupun daerah, melibatkan TNI dan Polri, serta melibatkan dukungan swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi.

"Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajadnya bervariasi antara daerah satu dengan daerah lain," kata Jokowi.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3