Raja Belanda ke RI, Amnesty Minta Pasal Makar di KUHP Dihapus

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 11 Mar 2020 16:46 WIB
Usman Hamid (Tiara Aliya Azzahra/detikcom)
Foto: Usman Hamid (Tiara Aliya Azzahra/detikcom)
Jakarta -

Raja Belanda, Willem Alexander, berkunjung ke Indonesia dan meminta maaf atas kekerasan yang terjadi setelah proklamasi. Terkait kunjungan Raja Belanda, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menyoroti pasal makar yang disebut 'warisan' Belanda.

"Sebagai contoh, di situs resmi kerajaan Belanda di sana juga dikatakan mereka akan membicarakan agenda toleransi agama bersama para tokoh atau pemimpin agama di Indonesia. Dan terkait dengan kekerasan masa lalu pemerintah Belanda juga menyampaikan permohonan maaf yang cukup penting untuk apology," kata Usman Hamid di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

"Bagi kami tema tersebut sangat penting terutama kita mengingat perkembangan politik Tanah Air yang belakangan ini diwarnai oleh polarisasi politik berdasarkan identitas keagamaan," tambahnya.



Usman lalu menyinggung pasal-pasal makar yang menurutnya adalah peninggalan kolonial Belanda. Pasal ini disebut Usman kerap menjerat aktivis yang secara damai menyampaikan aspirasi politiknya.

Pasal-pasal yang dimaksud Usman Hamid antara lain Pasal 104 KUHP, Pasal 106 KUHP, Pasal 107 KUHP, Pasal 108 KUHP, Pasal 139A KUHP, Pasal 139B KUHP dan Pasal 140 KUHP. Dia menilai agenda pembangunan hukum dan HAM perlu dimasukkan ke dalam pertemuan bilateral Belanda-Indonesia.

"Kami ingin mengingatkan agenda atau tema yang juga setara penting, yaitu pembangunan hukum dan HAM. Agenda ini sangat penting karena kondisi HAM di Papua, bahkan di Indonesia secara umum itu banyak terjadi karena penggunaan pasal-pasal warisan kolonial Belanda," kata Usman.

"Sebagai contoh pasal-pasal makar yang banyak digunakan untuk aktivis-aktivis yang secara damai menyampaikan aspirasi politik terkait kemerdekaan. Di luar Papua, kita juga menyaksikan banyak politisi atau tokoh-tokoh yang juga sempat dipersoalkan dengan pasal-pasal makar menjelang pemilu," ujarnya.



Usman menyarankan sebaiknya pemerintah Indonesia bersama pemerintah Belanda bisa melakukan pembaruan hukum dan menghapus pasal makar, di samping membahas mengenai agenda pembangunan ekonomi dan investasi.

"Pembangunan ekonomi dan investasi hal yang wajar dalam hubungan bilateral tapi jangan lupakan agenda hak asasi. Salah satunya yang kami ingatkan bagi kedua negara untuk bekerja sama dalam pembangunan hukum, pembaharuan hukum dengan menghapuskan pasal-pasal warisan kolonial itu yang selama ini digunakan untuk membungkam kritik di Indonesia. Mulai dari pasal makar, pencemaran nama baik sampai dengan pasal penistaan agama," ujarnya.

Simak Juga Video "Raja dan Ratu Belanda Nikmati Cokelat Indonesia di Pipiltin Cocoa"

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/asp)