Komisi X Bandingkan Revitalisasi TIM Anies dengan Cara Jokowi Benahi PKL

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 27 Feb 2020 13:17 WIB
Gubernur DKI Anies Baswedan
Foto: Gubernur DKI Anies Baswedan (Soraya Novika/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian menyoroti masalah komunikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Hetifah pun menyinggung cara Joko Widodo (Jokowi) merelokasi PKL saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Hetifah awalnya menegaskan agar revitalisasi TIM tetap mempertahankan fungsi seni dan budaya. Ia meminta agar ada penerimaan dari para seniman sebelum revitalisasi TIM dilakukan.

"Kita bicara pastisipatory planning, partisipatory development, tidak cukup dengan sosialisasi saja, Pak, tapi memang betul-betul harus ada satu proses kesepahaman dan level of acceptance atau penerimaan yang tinggi sebelum pembangunan dieksekusi," kata Hetifah dalam rapat di Komisi X DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Hetifah lalu meminta Anies lebih aktif berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait revitalisasi. Hetifah pun mencontohkan bagaimana komunikasi Jokowi saat memindahkan PKL di Solo.

"Saya kira Pak Gub atau Mas Anies ini ya memang harus lebih aktif lah berkomunikasi seperti pengalaman Pak Jokowi, waktu itu saya kebetulan 4 tahun di Solo mengamati, bagaimana proses pemindahan PKL itu. Jadi sampai misalnya berapa meter jalan yang dibangun di dalam pasar yang baru dibangun itu," ujar Hetifah.

"Supaya memudahkan PKL itu bisa menjalankan kegiatan ekonominya, itu juga harus dilakukan. Seperti misalnya berapa jumlah kursi di gedung teater, ya itu sampai ke hal-hal yang spesifik memang harus ada proses yang panjang gitu, dan ada kesepakatan-kesepakatan. Walaupun itu tidak mudah, karena pasti orang punya ide banyak," lanjut dia.

Hetifah juga mengusulkan agar revitalisasi TIM dimoratoriumkan. Menurutnya, proses revitalisasi TIM bisa dilanjutkan setelah ada kesepakatan baru.

"Saya menegaskan saya kira memang ini dimoratorium terlebih dahulu, apakah dimoratoriumnya satu minggu atau satu bulan atau berapa ya tergantung. Selama kita bisa mencapai satu kesepahaman itu saya kira itu bisa langsung dilanjutkan dengan catatan tersebut," ungkapnya.

Soal moratorium ini juga disinggung Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi. Dede meminta seniman dilibatkan dan diajak berdiskusi terkait revitalisasi TIM.

"Ada moratorium untuk jangka waktu yang tertentu, 14 hari, 20 hari, sampai diskusi ini selesai. Jadi jangan dilama-lamain moratorium itu sampai sebulan, eh maaf, sampai 6 bulan, nggak. karena dana sudah diturunkan, harus itu tetap berjalan," ujar Dede.

"Hanya diskusi dari para seniman, sampai menemukan titik temu itu diberi batas waktu. Silakan pimpinan DPRD menetapkan waktunya mau itu dua minggu, mau itu 30 hari, tapi terjadi diskusi yang benar-benar (dengan seniman)," lanjutnya.

Untuk diketahui, Jokowi, saat masih menjabat sebagai Wali Kota berhasil merelokasi ratusan PKL tanpa kekerasan. Jokowi melakukan komunikasi berulang-ulang dengan para PKL sebelum mereka akhirnya bersedia dipindahkan ke Pasar Klitikan, Pasar Kliwon, Solo.

Simak Video "Dewan Kesenian Jakarta Kecewa Tak Dilibatkan dalam Revitalisasi TIM"

[Gambas:Video 20detik]



(azr/zlf)