Cegah Banjir, Ketua MPR Minta Pemprov DKI Setop Izin Bangunan Nakal

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Rabu, 26 Feb 2020 12:52 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Foto: Istimewa
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan musibah banjir di DKI Jakarta datang bukan semata karena curah hujan ekstrem. Banjir terjadi akibat kelalaian warga menjaga lingkungan, terutama karena belum tepatnya kebijakan pembangunan daerah dalam mengantisipasi banjir.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyetop pemberian izin pembangunan mal maupun hunian yang menyalahi aturan tata ruang dan tata wilayah. Di Indonesia ini ada begitu banyak anak bangsa yang ahli dalam manajemen pembangunan kota, seharusnya bisa dimanfaatkan. Pembangunan yang dilakukan haruslah bersahabat dengan alam, bukan justru merusak," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (26/2/2020).

Bamsoet menilai, dengan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) mencapai Rp 87,95 triliun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mampu membuat berbagai program kerja guna menanggulangi banjir. Jangan biarkan rakyat terus menerus menderita akibat terkena musibah banjir sepanjang waktu.

"Kejadian banjir berulang kali yang dialami DKI Jakarta menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah lainnya agar tak sembarangan menjalankan pembangunan, tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan," jelasnya.

"Serta bijak menggunakan APBD bukan untuk memperkaya pribadi maupun golongan, melainkan untuk kepentingan rakyat. Rakyat yang sejahtera lahir batin, terbebas dari ketakutan dan kesengsaraan adalah amanah yang diemban setiap pemimpin," pungkas Bamsoet.

Diketahui, Bamsoet melalui Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) kembali menyerahkan bantuan sosial kepada warga DKI Jakarta untuk mengatasi bencana banjir. Bantuan berupa satu perahu karet diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila Ranting Pengadegan untuk dimanfaatkan mengevakuasi warga di wilayah Pengadegan Timur.

"Ormas Pemuda Pancasila yang punya rekam jejak sebagai Duta Pancasila, wajib turut serta membantu warga yang terkena musibah. Hal ini sesuai dengan nilai Pancasila, karena menyangkut persatuan serta perikemanusiaan. Siapa pun yang terkena musibah wajib dibantu tanpa melihat suku, agama, ras, maupun golongan," pungkasnya.

(akn/ega)