Lembaga Antikorupsi Malaysia Belajar Pengelolaan LHKPN ke KPK

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 25 Feb 2020 19:04 WIB
KPK menerima kunjungan dari lembaga Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) dan Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) (Dok. KPK)
KPK menerima kunjungan dari lembaga Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) dan Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) (Dok. KPK)
Jakarta -

KPK menerima kunjungan dari lembaga Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) dan Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU). Kedua lembaga asal Malaysia itu datang untuk belajar mengenai pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai upaya pencegahan korupsi.

Pertemuan KPK dengan MACC dan MAMPU ini berlangsung selama 2 hari, yakni 25-26 Februari 2020, di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Anggota delegasi dari MACC dan MAMPU terdiri dari Deputy Chief Commissioner for Prevention MACC, Dato' Shamshun Baharin bin Mohd Jamil; Assistant Commissioner Record Management and Information Technology Division MACC, Puan Farah Najwa binti Abdul Aziz; Director MAMPU, Tuan Hussin bin Abu Bakar; dan Senior Assistant Director MAMPU, Puan Azlina binti Abd Hamid.

Plt Deputi Informasi dan Data KPK, Heri Muryanto, mengatakan pelaporan harta secara online merupakan hasil kerja dari unit Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN serta Direktorat Informasi dan Data. Menurut Heri, sistem ini terbangun dengan mengintegrasikan berbagai data dari berbagai pihak untuk memudahkan penyelenggara negara ketika melaporkan hartanya.

"Kami berharap melalui kegiatan berbagi pengalaman ini menjadi semangat pengembangan sistem pelaporan harta bagi kedua belah pihak demi tercapainya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi baik di Malaysia maupun di Indonesia," ujar Heri dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2020).

Heri menambahkan LHKPN merupakan komitmen KPK menjalankan amanat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau konvensi antikorupsi PBB yang sudah diratifikasi. Untuk itu, ia berharap ada kerja sama yang baik antara KPK dan dua lembaga asal Malaysia itu.

"Mari bersama-sama kita merawat kerja sama yang baik antara KPK dengan MACC dan memperluas jaringan antara KPK dengan MAMPU," ajaknya.

Selanjutnya
Halaman
1 2