RUU Perlindungan Data Pribadi Atur Persetujuan Pemilik Data-Sanksi Pidana

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 25 Feb 2020 13:27 WIB
Kominfo rapat dengan Komisi I
Foto: Kominfo rapat dengan Komisi I (Nur Azizah - detikcom)
Jakarta -

Rapat kerja pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dilaksanakan antara Komisi I DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Menkominfo Johnny G Plate menjelaskan soal konsen pemilik data hingga sanksi pidana penyalahgunaan data pribadi.

Rapat dilaksanakan di ruang rapat Komisi I, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Johnny awalnya menjelaskan lingkup perlindungan data pribadi.

"Secara umum lingkup perlindungan data pribadi ini berlaku untuk sektor publik, pemerintah, maupun privat, perorangan maupun korporasi baik yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum," kata Johnny.


Menurut Johnny, RUU Perlindungan Data Pribadi akan menjadi regulasi yang kuat dan komprehensif dalam mengatur data pribadi, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara. Johnny mengatakan RUU ini juga memberi landasan hukum untuk menjaga kedaulatan negara.

"RUU Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan dan pertahanan negara, dan perlindungan data pribadi milik warga negara Indonesia di manapun data pribadi berada," jelas Johnny.

Selanjutnya
Halaman
1 2