Mahfud Saksikan Penandatanganan MoU soal Penanganan Pesawat Asing Dipaksa Turun

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 24 Feb 2020 16:10 WIB
Mahfud Saksikan Pengesahan Kesepakatan Penanganan Pesawat Asing Usai Force Down
Mahfud Md Hadiri Pengesahan Kesepakatan Penanganan Pesawat Asing yang Diturunkan Paksa (Foto: Kadek/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama penanganan pesawat udara asing yang dipaksa mendarat (force down). Penandatanganan itu sebagai tindak lanjut dari adanya pesawat asing yang masuk ke wilayah teritori udara Indonesia pada Januari lalu.

"Pengelolaan wilayah pada ruang udara sudah tersirat pada Pembukaan UUD 1945 yang pada alinea keempat menyebutkan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Terkait dengan hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkumham, bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 yang lalu telah terjadi pemaksaan mendarat force down oleh TNI AU yang setelahnya memiliki dampak yang kurang koordinasinya dalam penanganan pesawat udara asing yang telah diforce down tersebut," kata Mahfud dalam sambutannya di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020). Acara juga dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono dan pejabat sejumlah lembaga terkait.

Mahfud menuturkan, langkah yang dilakukan oleh TNI AU dalam memaksa pesawat asing untuk mendarat sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemaksaan mendarat atau force down itu dilakukan bagi pesawat asing yang tidak memiliki izin dan sudah diperintah keluar zona namun tidak mengindahkan.

"Hadirin sekalian oleh sebab itu maka perlu saya sampaikan bahwa tindakan pemaksaan mendarat oleh TNI AU sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia. Yang pada intinya apabila pesawat asing yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa disertai perizinan yang jelas dan telah diperintahkan untuk keluar wilayah Indonesia namun tidak mengindahkan perintah tersebut maka akan dilaksanakan pemaksaan mendarat di landasan udara atau bandara yang memenuhi syarat," tuturnya.

Simak Video "Soal Politik Uang di Pilkada, Mahfud: Dulu Bayar DPRD, Kini ke Partai"

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2