BKD Sulsel Jelaskan Sebab Pejabat Nonjob: Terkait Perampingan OPD

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Sabtu, 22 Feb 2020 07:05 WIB
Gedung Pemprov Sulsel
Foto: Gedung Pemprov Sulsel (Muhammad Taufiqurrahman-detikcom)
Makassar -

Komisi A DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima banyak laporan pejabat Pemprov Sulsel yang di-nonjob-kan tanpa alasan yang jelas. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel memastikan adanya pejabat nonjob karena dampak perampingan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Ini kan terkait dengan perampingan kelembagaan untuk percepatan reformasi birokrasi di Sulawesi Selatan, itu juga kan ada beberapa OPD yang harus dihapus (dilebur). Kayak misalnya Balitbangda kan hilang (dilebur bersama Bappeda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Asri Sahrun Said kepada detikcom Jumat (21/2/2020) malam.

Menurut Asri, sejumlah OPD di Pemprov Sulsel memang banyak yang berkurang akibat disahkannya Perda terkait perampingan OPD. Bahkan ada OPD yang sebelumnya 4 bidang kini menjadi 2 bidang.

"Sehingga ya tentu ada lebih 100-an (pejabat) eselon III dan IV yang hilang (jabatan) dari perampingan itu," katanya.

Terkait laporan ke DPRD soal adanya pejabat yang nonjob namun OPD-nya tidak terdampak perampingan atau OPD-nya tidak dilebur, Asri menjelaskan bahwa timnya di BKD bekerja teknis. Sebelum mutasi pejabat dilakukan, BKD Sulsel juga menerima usulan dari masing-masing OPD terkait percepatan reformasi di masing-masing bidang.

"Hasil masukan (usulan) itu kita olah, kita proses melalui Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang tim penilai kinerja itu kan. Itu Pak Sekda yang pimpin, jadi kita kita rapat Baperjakat," jelas Asri.

Asri melanjutkan, rapat Banperjakat untuk memutuskan mutasi pejabat terdiri dari 5 tim yang dipimpin Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani. Timnya terdiri dari Sekda sendiri, BKD, Kepala Inspektorat, BPSDM, dan Asisten III.

"Itu kita lengkap hadir. Kemudian kita melakukan review terhadap usulan-usulan OPD, yang itu kita buat dalam bentuk draf. Itu lah yang kita ajukan ke Pak Gubernur," paparnya.

Asri menjelaskan, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat melantik dan mengukuhkan 629 pejabat eselon II, III, dan IV pada Jumat, 31 Januari lalu menekankan bahwa pelantikan dan pengukuhan segera dilakukan agar APBD bisa berjalan. Hal ini karena Perda terkait Perampingan OPD sudah disahkan, dan mutasi sebagai dampak perampingan OPD harus segera dilakukan agar APBD bisa berjalan.

"Kan sudah akhir bulan 1 (pelantikan dan pengukuhan), jadi APBD belum jalan karena belum ada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), belum ada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), belum ada PA (Pengguna Anggaran), belum ada pengelola-pengelola keuangan. Sehingga tentunya tidak ada pilihan, harus dilakukan dulu pelantikan dan pengukuhan seluruh pejabat," jelasnya.

Usai pelantikan yang dilakukan akhir Januari lalu, para OPD dipersilakan untuk melakukan evaluasi dan melapor ke Gubernur Sulsel jika ada hal yang perlu disesuaikan kembali. Asri kembali menegaskan, pelantikan dan pengukuhan saat itu dilakukan agar APBD Sulsel 2020 dapat segera berjalan.

"Kan kalau APBD sudah jalan kan sudah aman, tinggal mengevaluasi (OPD pascapelantikan). Kan saya kira itu yang harus jalan. Evaluasi ini lah yang kita tunggu di BKD sebagai teknis untuk umpan baliknya," tuturnya.

Asri juga menjawab laporan ke DPRD soal adanya pejabat dari daerah yang langsung masuk Pemprov Sulsel dan menduduki jabatan eselon. Asri mengungkapkan, masuknya pejabat dari daerah ke Pemprov Sulsel karena lelang jabatan terbuka yang dilakukan BKD.

"Itu kan mekanisme lelang sistem terbuka. Jadi terbuka untuk umum. Itu kalau sistem terbuka kan kita umumkan sampai ke daerah. Jadi siapapun berkesempatan untuk masuk," tuturnya.

(nvl/gbr)