'Diserang' PPP soal RUU Cipta Kerja Salah Ketik, Ini Respons Stafsus Jokowi

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Jumat, 21 Feb 2020 18:10 WIB
Stafsus Presiden bidang hukum, Dini Shanti Purwono
Stafsus Presiden bidang hukum, Dini Shanti Purwono. (Foto: Yoki/detikcom)
Jakarta -

Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dini Purwono merespons kritik Fraksi PPP DPR yang menilai komunikasi internal pemerintah dalam menyusun RUU Cipta Kerja tidak profesional. Dini meyakini tim penyusun draft RUU sudah profesional.

"Profesional atau tidak, profesional itu kan dalam arti kita mengerjakan pekerjaan kita dengan serius dan sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh dan serius menurut saya Tim Kemenko itu melakukan ini dengan sungguh-sungguh dan serius," kata Dini di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).



Namun, menurut Dini, ada keterbatasan dalam penyusunan RUU tersebut. Misalnya, keterbatasan waktu hingga sumber daya manusia.

"Tapi masalahnya ada keterbatasan ya. Keterbatasan waktu, keterbatasan human resources. Itulah yang terbaik di titik ini yang bisa disampaikan ke oleh Tim Kemenko. Nggak ada hal yang bisa sempurna 100 persen. Tapi kita apresiasi itu yang terbaik yang dilakukan Kemenko untuk titik ini. Yang mana ini belum final, ya kita terima lah RUU ini untuk bahan diskusi dan penyempurnaan," tuturnya.

Dini pun mengaku sudah mengklarifikasi perihal itu kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto soal Pasal 170. Airlangga, katanya, pun menegaskan tak pernah menginstruksikan aturan di mana PP bisa mengubah UU.



Karena itu, menurut Dini, kuat dugaan adanya miskomunikasi atau instruksi yang tidak dipahami. Tetapi, dia enggan berspekulasi lebih jauh.

"Pak Airlangga juga bilang nggak pernah kita ngomong seperti itu. Bahwa memang kita tahu kok, undang-undang itu harus diubah dengan undang-undang. PP ya diubah dengan PP. Nggak pernah kita berbicara seperti itu, makanya saya menduga itu ada miskomunikasi atau instruksi yang mungkin kurang dipahami dengan benar. Mungkin," kata Dini.

"Gimana bisa jadi satu pasal, kalimatnya rapi. Ya itu saya nggak bisa menjelaskan, nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar sehingga ada itu. Tapi Pak Menko bilang nggak ada bermaksud seperti itu, bahwa kesannya presiden mau otoriter, sama sekali nggak ada, karena itu tadi. Saya bisa confirm, Presiden dengan jelas bilang, jangan sampai ini nanti bertentangan juga dengan undang-undang yang ada termasuk undang-undang pemda, dan hirarki perundang-undangan," lanjutnya.

Tonton juga video RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Atur Privasi, MPR: Nanti Diproporsionalkan:

Selanjutnya
Halaman
1 2