2.300 Personel TNI-Polri Amankan Aksi 212 di Monas

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Jumat, 21 Feb 2020 10:47 WIB
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto (Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto (Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Jakarta -

Aksi 212 'Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' akan digelar siang ini di Kawasan Monas, Jakarta Pusat (Jakpus). Sebanyak 2.300 personel TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut.

"Sudah siap kami untuk pengamanan. Kita turunkan 2.300 personel TNI dan Polri," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto saat dihubungi, Jumat (21/2/2020).

Heru mengatakan massa 212 akan melakukan aksinya di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Pintu Barat Monas. Personel gabungan juga ditempatkan di titik ini.

"Massa nanti melakukan aksi di Patung Kuda," katanya.

Pantauan detikcom di Patung Kuda saat ini, belum terlihat kerumunan massa. Satu unit mobil pengurai massa tampak disiagakan.

Di titik ini tampak pula 2 mobil ambulans milik kepolisian terparkir.

Simak Video "FPI Cs Ajak Korban Jiwasraya Ikut Demo 212 Berantas Korupsi"

[Gambas:Video 20detik]



Rencananya, Aksi 212 akan digelar pada pukul 13.30 WIB. Ketua PA 212 Slamet Maarif menjamin aksi akan berjalan damai.

"Seperti aksi biasa tertib, damai, dan bersih," kata Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif saat dihubungi, Kamis (20/2) malam.

Slamet Maarif sebelumnya menyebut puluhan ribu massa akan turun dalam aksi itu. Slamet mengatakan lokasi aksi akan berpusat di depan Istana Negara, Jakarta. Sedangkan untuk titik kumpul akan difokuskan di Patung Kuda.

"Estimasi massa insyaallah kita yakin puluhan ribu," kata Slamet dalam konferensi pers di Aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

Aksi ini bakal digelar pada Jumat, 21 Februari 2020. Dalam pernyataan yang dikirimkan Sekretaris Umum FPI Munarman, aksi ini dilatarbelakangi penggagas yang merasa penanganan sejumlah kasus mandek. Penggagas 'Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' juga berbicara soal lingkaran kekuasaan.

"Negara, dalam hal ini para aparat penegak hukum, hingga kini belum menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskannya. Diduga kuat mandek dan mangkraknya penanganan kasus-kasus megakorupsi yang makin menggila tersebut karena melibatkan lingkaran pusat kekuasaan. Perilaku tersebut terjadi sebagai bagian dari modus korupsi mereka untuk pembiayaan politik guna meraih dan melanggengkan kekuasaan," bunyi pernyataan bersama FPI, GNPF Ulama hingga PA 212, Selasa (4/2).

(lir/aud)