RUU Ketahanan Keluarga Minta Swasta Beri Cuti Melahirkan 6 Bulan

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Rabu, 19 Feb 2020 13:25 WIB
Cuti Bersama
Foto: Ilustrasi cuti (Fuad Hasim)
Jakarta -

Draf RUU tentang Ketahanan Keluarga akan segera dibahas di DPR. Salah satu pasal RUU ini mengimbau pelaku usaha (swasta) untuk beri cuti 6 bulan untuk pekerjanya.

Sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (19/2/2020) pasal 131 menyebut masyarakat berperan serta dalam ketahanan keluarga sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil. Salah satu pihak yang dianggap berperan ialah pelaku usaha.


Oleh karena itu, pelaku usaha diminta untuk menerapkan kebijakan ramah keluarga di lingkungan usahanya. Beberapa di antaranya seperti hak cuti melahirkan enam bulan hingga jam kerja ramah keluarga. Begini bunyi pasalnya:

Pasal 134
Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf h berperan dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui Kebijakan Ramah Keluarga di lingkungan usahanya antara lain:
a. pengaturan aktivitas jam bekerja yang ramah keluarga;
b. dapat memberikan hak cuti melahirkan selama 6 (enam) bulan kepada pekerjanya, tanpa kehilangan haknya atas posisi pekerjaannya;
c. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik di lingkungan usahanya untuk mendukung pekerja perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu;
d. penyelenggaraan aktivitas bersama berupa pertemuan keluarga di lingkungan usahanya;
e. berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan;
f. memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti bimbingan pra perkawinan, pemeriksaan kesehatan pra perkawinan, mendampingi istri melahirkan, dan/atau menjaga Anak yang sakit.

Sebelumnya, Baleg DPR menjelaskan bahwa RUU Ketahanan Keluarga ini sifatnya masih berupa draf usulan. Ada 5 Anggota DPR yang mengusulkannya.

"(RUU Ketahanan Keluarga) masih draf. Jadi itu draf diusulkan oleh 5 pengusul. Itu kan diusulkan judul dan naskah akademiknya ketika penyusunan Prolegnas Prioritas 2020 dan itu masuk. Karena sudah disahkan di paripurna (prolegnas prioritas) maka ibarat taksi argonya itu mulai jalan. Tahapan untuk menuju RUU itu sudah bisa dilakukan," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi saat dihubungi, Selasa (18/2/2020).


Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut RUU tersebut bukan usulan fraksinya. Dia akan mencermati satu per satu pasal yang terkandung dalam draf itu.

"Tentunya UU Ketahanan Keluarga itu adalah usulan perseorangan, bukan usulan dari fraksi yang nantinya akan kita sama-sama cermati," ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

RUU itu diketahui diusulkan 5 anggota DPR lintas fraksi yaitu Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Taher dari Fraksi PAN, serta Endang Maria dari Fraksi Partai Golkar.

(rdp/dnu)