Mahfud Minta Istilah Omnibus Law Tak Diributkan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 18 Feb 2020 19:11 WIB
Mahfud Md
Foto: Mahfud Md (Andika-detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan alasan penggunaan nama 'omnibus law'. Mahfud menuturkan penamaan omnibus law seperti obat batuk.

Awalnya, Mahfud menjelaskan kontroversi omnibus law RUU Cipta Kerja yang sudah dikirim ke DPR. Mahfud menegaskan isi RUU itu belum final.

"Ya jadi berkenaan dengan semacam kontroversi omnibus law itu ada dua, pertama Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan omnibus law lapangan kerja itu sudah disampaikan ke DPR untuk dibahas, oleh sebab itu kalau ada kekeliruan menurut masyarakat atau kalau ada masyarakat punya pendapat yang berbeda itu bisa disampaikan dalam pembahasan di DPR. Jadi RUU itu belum final tapi masih harus dibahas di DPR. Dari pemerintah secara resmi sudah karena sudah diantarkan oleh presiden dengan surpres," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

"Jadi silakan masyarakat yang melihat apa perlu perbaikan baik karen tidak sependapat maupun dianggap keliru sampaikan di sana," sambungnya.

Mahfud mengatakan DPR punya forum untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan tim daftar inventarisasi untuk menyerap aspirasi. "Bisa disalurkan di sana atau perlunya dibahas di DPR jadi rakyat ikut aktif membahas," ujarnya.

Simak Video "Di Omnibus Law Jokowi Bisa Ubah UU Pakai PP, DPR: Mungkin Salah Ketik"

Selanjutnya
Halaman
1 2