Debat Hikmahanto Vs Gayus Soal Pencabutan Kewarganegaraan WNI Anggota ISIS

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 18 Feb 2020 16:09 WIB
Hakim Agung Gayus Lumbuun
Prof Gayus Lumbuun (rengga/detikcom)
Jakarta -

Guru besar Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahanto Juwana, menilai pencabutan status kewarganegaraan WNI pengikut ISIS cukup lewat SK Menteri Hukum dan HAM. Beda dengan Hikmahanto, Prof Gayus Lumbuun menilai pencabutan kewarganegaraan itu dilakukan oleh pengadilan atas tuntutan Jaksa Agung.

Versi Hikmahanto, ia merujuk kepada PP 2 Tahun 2007 Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Debat Hikmahanto Vs Gayus Soal Pencabutan Kewarganegaraan WNI Anggota ISISFoto: Ari Saputra

"Surat Keputusan Menkum HAM sebagai produk hukum hilangnya kewarganegaraan anggota ISIS eks WNI," kata Hikmahanto saat berbincang dengan detikcom, Selasa (18/2/2020).

Hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) PP 2/2007 yang menentukan:

Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

"Secara hukum mereka yang telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Kewarganegaraan 2006 telah dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Indonesianya," ujar Hikmahanto.

Apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah menetapkan secara administratif berdasarkan Surat Keputusan Menkum HAM bahwa mereka-mereka yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.

"Adalah tepat jika Menko Polhukam menginstruksikan agar BNPT mendata mereka-mereka yang bergabung dengan ISIS yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Kewarganegaraan atau Pasal 31 ayat (1) PP 2/2007," papar Hikmahanto.

Tindakan BNPT ini sesuai pasal 32 ayat (1) PP 2/2007 yang menentukan:

Pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengkoordinasikan kepada Menteri.

"Pasca penerbitan Surat Keputusan Menteri, kalaulah ada WNI yang telah ditegaskan kehilangan kewargangeraan maka mereka tentu bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan TUN akan membatalkan Surat Keputusan Menteri atau mengukuhkannya berdasarkan argumentasi dan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon tersebut," cetus Hikmahanto.

Simak Video "Eks Presiden ISIS Indonesia Bicara Soal Kepulangan WNI Eks ISIS"

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya
Halaman
1 2