Round-Up

Dulu UU KPK Typo, Kini Giliran Salah Ketik Omnibus Law

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 18 Feb 2020 07:46 WIB
Massa buruh yang tergabung dalam KASBI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Aksi itu dilakukan untuk menolak Omnibus Law-RUU Cipta Lapangan Kerja.
Foto: Penolakan omnibus law (Agung Pambudhy)
Jakarta -

Revisi UU 30/2002 tentang KPK pernah mengandung salah ketik sebelum diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kini, giliran draft omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang salah ketik.

Ingatan publik tentu masih hangat tentang kesalahan pengetikan dalam Revisi UU 30/2002 tentang KPK. Saat ketik itu baru ketahuan, setelah draft RUU KPK ini telah disahkan menjadi UU KPK lewat sidang Paripurna DPR pada 17 September 2019.


Adapun kata-kata yang typo atau salah ketik ada di bagian penulisan Pasal 29. Pimpinan KPK ditulis harus memenuhi persyaratan paling rendah 50 tahun (tertulis dalam angka). Namun angka dan keterangan di dalam kurung tidak ditulis sama. Keterangan dalam bentuk tulisan menyebutkan 'empat puluh tahun'.

Akibatnya, UU KPK ini sempat tertahan di Istana dan belum diteken oleh Presiden Jokowi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebut UU itu belum diteken karena masih ada typo.

"Sudah dikirim, tetapi masih ada typo, yang itu kita minta klarifikasi. Jadi mereka sudah proses mengirim katanya, sudah di Baleg," Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

Ketua Baleg DPR periode 2014-2019 Supratman Andi Agtas menilai salah ketik dalam undang-undang adalah hal biasa. Supratman menyebut pembahasan soal salah ketik itu tidak bisa dilakukan secara sepihak.

"Jadi typo itu sesuatu hal yang biasa ya, biasa. Itu kan cuma satu aja typo-nya, menyangkut soal angka dan huruf. Cuma mekanismenya walaupun saya sudah tahu apa yang menjadi isi yang sebenarnya, tapi kan tidak boleh saya mengambil keputusan tindakan sepihak sebagai Ketua Baleg atau Ketua Panja," kata Supratman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).


Namun tanggapan berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Laode M Syarif. Laode menyebut salah ketik itu bisa muncul karena UU KPK dibuat terburu-buru.

"Ya itulah misalnya, bahkan ada kesalahan ketik karena ini memang dibuat terburu-buru dan dibuat sangat tertutup," kata Laode di gedung ACLC, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).

DPR lantas melakukan perbaikan dan menyerahkan kembali UU KPK ini. UU ini kemudian resmi berlaku 18 Oktober 2019. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Selanjutnya
Halaman
1 2