Praperadilan MAKI terkait Sekjen PDIP Ditolak, KPK Bicara soal Tersangka Baru

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Senin, 17 Feb 2020 15:21 WIB
Ali Fikri
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait tersangka baru kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI. Merespons hal itu, KPK memastikan akan menetapkan tersangka baru jika ditemukan alat bukti yang cukup.

"Terhadap putusan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia tentu KPK mengapresiasi putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (17/2/2020).

Ali mengatakan KPK sedang fokus menyelesaikan pemberkasan para tersangka kasus PAW anggota DPR itu. Dia juga bicara peluang adanya tersangka baru dalam kasus itu.

"Tentunya pengembangan perkara sangat dimungkinkan dengan nanti melihat lebih dahulu fakta-fakta persidangan dan kemudian apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, tentu KPK tidak segan-segan untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka," ucapnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus PAW anggota DPR. Hakim menyebut tidak memiliki kewenangan dalam memutus kasus tersebut.

"Hakim peradilan sependapat eksepsi termohon, oleh karena itu eksepsi termohon dapat diterima. Hakim praperadilan juga tidak punya kewenangan kepada termohon agar, melanjutkan kasus sebagaimana permohonan pemohon," ujar Hakim Tunggal Ratmoho dalam persidangan, di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Senin (17/2/2020).

Dalam gugatannya, MAKI meminta KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI.

MAKI menyebut Hasto patut diduga sebagai pemberi uang suap dalam kasus ini. Hal itu didasari pada pernyataan tersangka Saeful usai diperiksa KPK yang mengatakan uang berasal dari Hasto.

Sementara Donny Tri Istiqomah diketahui sebagai penerima kuasa dari PDIP saat mengajukan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Mahkamah Agung (MA). Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019.

Simak Video "Hakim Tolak Gugatan MAKI ke KPK yang Minta Hasto Jadi Tersangka"

[Gambas:Video 20detik]

(abw/dhn)