MPR Yakin Keputusan Amandemen UUD '45 dan GBHN Diambil Periode Ini

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 16 Feb 2020 12:04 WIB
Syarif Hasan berbicara dalam diskusi. (Lisye SR/detikcom)
Syarif Hasan berbicara dalam diskusi. (Lisye SR/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, mengatakan pihaknya terus melakukan tur keliling untuk menyerap masukan dari masyarakat terkait rencana amandemen UUD Negara 1945 menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Syarief meyakini keputusan menghidupkan GBHN kembali dilaksanakan atau tidak akan diambil oleh MPR periode 2019-2024 ini.

"Yang jelas karena ini sudah dua kali periode yang meneruskan lagi periode ketiga maka tentu ini kurang bagus kalau tidak ada keputusan. Apapun tentang opsi yang diambil kita harus mengambil keputusan. Apakah (GBHN) menerima atau tidak. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan sesuai dengan ruang yang kita buka terharadap masyarakat," ujar Syarief dalam dikusi 'Menghidupkan GBHN, Menghidupkan Orba?' di Upnormal, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

"Amandemen atau tidak dalam lima tahun ada keputusannya, insyaallah iya (diputuskan). Ini kan demi kepentingan bangsa kita harus mengambil yang terbaik untuk bangsa kita," imbuhnya.

Syarief mengatakan dalam lima bulan terakhir, MPR terus melakukan sosialisasi dan menerima masukan terkait rencana GBHN. Dia mengaku terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan berbagai universitas.

"Saya dalam hal ini saya membidangi kajian tata negara di MPR saya memilih berkomunikasi dengan pemerintahan daerah, baik ke gubernur dan bupati dan walikota saya juga memilih untuk semua perguruan tinggi karena saya memiliki kesimpulan bahwa mereka ini adalah bagian dari pada representasi dari kaum intelektual yang akan memberikan saran dan pandangan objektif, pasti objektif," katanya.

Dalam roadshow itu, Waketum Partai Demokrat itu mengatakan ada 3 hal yang menjadi masukan utama. Pertama ada pihak yang setuju dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan poin pentingnya yaitu GBHN dihidupkan kembali.

"Yang mendapat perhatian khsusus GBHN. Ada tiga pandangan, pertama ada yang mengatakan memang perlu untuk dilakukan amandemen, tetapi lagi-lagi alasannya pertama karena selama ini tidak ada sinergitas antara pusat daerah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota," ungkapnya.

Simak juga video Soal Amandemen, Golkar: Dalam Waktu Dekat Tak Perlu:

Selanjutnya
Halaman
1 2