Omnibus Law: Selain MUI, Ormas Islam Juga Bisa Keluarkan Sertifikat Halal

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 13 Feb 2020 08:42 WIB
gedung MUI
Gedung MUI (grandy/detikcom)
Jakarta -

Draf omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) resmi diserahkan pemerintah ke DPR. Salah satu isinya adalah soal jaminan produk halal. Apa saja yang direvisi?

Berdasarkan RUU Cipta Kerja yang didapat detikcom, Kamis (13/2/2020), perubahan UU Jaminan Produk Halal (JPH) tertuang dalam Pasal 49. Pada pasal itu diubah sejumlah pasal dalam UU JPH yaitu kewajiban sertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia (Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 UU JPH).

"Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH," demikian bunyi Pasal 49 RUU Cipka.

Selanjutnya
Halaman
1 2