Brompton Dirazia Polisi, Aturan Wajib Ber-SNI Kurang Sosialiasi

Andi Saputra - detikNews
Senin, 10 Feb 2020 11:06 WIB
Presiden Joko Widodo bersepeda di acara Car Free Day (CFD) bersama Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dan Wali Kota London Boris Johnson, Minggu (30/11/2014). Dalam kesempata itu, Boris Johnson memberikan 12 sepeda kepada Ahok.
PM Inggris Boris Johnson memakai Brompton bersama Presiden Jokowi di Jakarta beberapa waktu lalu. (Lamhot/detikcom)
Jakarta -

Sepeda premium Brompton dirazia Polrestabes Surabaya karena tidak memiliki logo Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut mantan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), David Tobing, aturan kurang sosialisasi. Apakah Brompton tidak berkualitas sehingga harus dirazia?

Kewajiban sepeda roda dua ber-SNI sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib.

"Iya, selama ini kurang sosialisasi. Peraturan tentang SNI dan daftar produk yang diberlakukan SNI wajib harus disosialisasikan oleh pemerintah kepada importir, distributor, retailer, maupun UMKM," kata mantan anggota BPKN, David Tobing, saat berbincang dengan detikcom, Senin (10/2/2020).

Menurut David, semangat pengenaan SNI adalah melindungi konsumen dari produk yang tidak berkualitas yang berpotensi menimbulkan kerugian kepada konsumen. Menurut David, konsumen di Indonesia bisa dikatakan sangat pasif.

"Dan kalaupun sudah ada yang sadar akan hak dan peraturan masih terbatas pada kesadaran individu (individual awareness) sehingga sosialisasi SNI harus terus menerus dilakukan," ujar David.

Menurut David, konsumen yang telah membeli barang yang belum ber-SNI wajib dilindungi hak-haknya karena sangat dimungkinkan konsumen tersebut tidak mengetahui aturan yang berlaku. Selain itu, konsumen berhak (apabila diinginkan) mengembalikan atau menukar barang yang belum ber-SNI wajib dan pelaku usaha harus mengabulkan permintaan konsumen tersebut.

"Sehingga apabila ada kasus penyitaan seperti kasus sepeda Brompton dari pedagang, maka sepeda sepeda yang sudah dijual seharusnya tidak ikut disita karena akan lebih merugikan konsumen," ucap David.

Simak Video "Aksi Kocak Pemotor Hindari Razia Polisi di Polman"

[Gambas:Video 20detik]

Selain itu, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) itu memberikan catatan untuk pemerintah agar prosedur mendapatkan SNI dipermudah.

"Kalau standar produksi di negara asal lebih tinggi dari SNI seharusnya proses sertifikasi SNI di Indonesia lebih mudah dan dimudahkan prosedurnya," cetus David.

Dengan tidak ber-SNI, apakah Brompton merupakan sepeda tidak berkualitas?

"Tidak bisa dikatakan seperti itu walaupun sebenarnya harus ada penghargaan (timbal balik) terhadap standar suatu negara," jawab David.

(asp/aan)