Dirazia Polisi, Mengapa Sepeda Premium Brompton Masih Wajib Ber-SNI?

Andi Saputra - detikNews
Senin, 10 Feb 2020 08:51 WIB
Presiden Joko Widodo bersepeda di acara Car Free Day (CFD) bersama Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dan Wali Kota London Boris Johnson, Minggu (30/11/2014). Dalam kesempata itu, Boris Johnson memberikan 12 sepeda kepada Ahok.
PM Inggris Boris Johnson memakai Brompton bersama Presiden Jokowi di Jakarta beberapa waktu lalu (lamhot/detikcom)
Sementara itu, Badan Standarisasi Nasional (BSN) menyatakan, semua produk impor jika tidak memenuhi SNI atau tidak memiliki SNI akan dilarang masuk pasar nasional. SNI yang dicantumkan dalam produk harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi. Jika tidak, sanksi diberlakukan dan banyaknya kebakaran yang terjadi karena penggunaan kabel yang tidak sesuai SNI.

"Tidak ada toleransi, sanksi pidana dan administrasi akan diberlakukan bila ada SNI palsu. Semua perusahaan harus tahu dan sadar akan SNI," ujar Kepala BSN, Bambang Prasetya.

Tiga tahun setelahnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto -- kini menjadi Menteri Koordinator Perekonomian-- menandatangani Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib.

Pasal 3 ayat 2 menyatakan Pemberlakuan SNI sepeda roda dua secara wajb berlaku terhadap sepeda roda dua dengan klasifikasi model berupa

a. sepeda anak
b. sepeda kota (city bike)
c. sepeda gunung (mountain bike)
d. sepeda balap
e. sepeda lipat (folding bike)
f. sepeda BMX