DPRD Sumut Minta Disbudpar Atur Festival Danau Toba Tak Mepet Pilkada

Haris Fadhil - detikNews
Senin, 03 Feb 2020 12:06 WIB
Haris Fadhil-detikcom/  Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut membahas penyelenggaraan Festival Danau Toba.
Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut membahas penyelenggaraan Festival Danau Toba. (Haris Fadhil/detikcom)
Medan -

Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut membahas penyelenggaraan Festival Danau Toba. Anggota DPRD Sumut meminta Festival Danau Toba digelar tak mepet dengan Pilkada 2020.

Rapat digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Senin (3/2/2020). Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Sumut, Ria Telaumbanua hadir dalam rapat ini.

Dalam rapat ini, awalnya Disparbud memaparkan soal rencana Festival Danau Toba 2020. Ada sejumlah kegiatan yang bakal digelar dalam festival ini seperti sport content, terdiri dari triatlon, solu bolon, paralayang, hingga maraton. Selain itu, festival ini juga rencananya diisi berbagai pameran dan penampilan kesenian dari berbagai daerah.

Usai pemaparan Festival Danau Toba, Sekretaris Komisi B Ahmad Hadian bicara soal konsep festival yang menggantikan Pesta Danau Toba. Dia berharap Disbudpar Sumut meniru kegiatan Tour de Singkarak di Sumbar yang bisa menarik banyak pengunjung.

"Saya sepakat bukan hanya pesta tapi festival. Tentu perlu durasi waktu. Konsekuensinya juga isinya harus layak disebut festival," ujar Hadian.

"Kita tahu di Singkarak ada Tour de Singkarak. Ini harus kita tiru, undang atlet luar daerah, nasional ataupun internasional," sambungnya.

Berikutnya, anggota Komisi B DPRD Sumut Tuani Lumbantobing menyoroti soal waktu. Dia mengatakan ada rencana Festival Danau Toba digelar pada bulan Juli 2020, tapi waktu tersebut dianggap terlalu mepet dengan Pilkada 2020 yang juga digelar di sejumlah kabupaten/kota sekitar Danau Toba.

"Kalau saya lihat bulan Juli kita pernah diskusi, ini di Islam adalah puasa masuk lagi habis puasa, hari raya lebaran. Pilkada (pada) September, bupati ini di sekitar Danau Toba saya yakin tidak mungkin konsentrasi. Korelasinya itu termasuk aktivitas partai politik yang notabene ada di DPRD mereka pasti support figurnya," ujarnya.

Dia pun berharap ada pembahasan lebih lanjut soal waktu pelaksanaan festival. Dia mengusulkan Festival Danau Toba digelar pada akhir tahun setelah Pilkada 2020.

"Kalau kami pertimbangkan, saya secara khusus, paling tidak bulan November. Kita akan bicara dengan Gubernur," ucapnya.

"Lebih maksimal dia pada lewat September, tidak terganggu kepala daerah, ini bukti mana kepala daerah yang hadir. Mereka tidak berpikir lagi Pesta Danau Toba, bagaimana saya menang," sambung Tuani.

Berikutnya, anggota Komisi B Andri Alfisah juga meminta Disparbud Sumut mengecek jadwal libur di luar negeri agar wisatawan asing mau datang ke Festival Danau Toba. Dia juga meminta Disparbud melibatkan selebgram untuk promosi acara tersebut.

"Bali siapkan tanggal kapan Australia libur, Inggris libur, Amerika libur. Mereka siapkan festival di waktu itu," ucap Andri.

"Saran dari saya untuk promosi murah, meriah, muntah, coba pakai selebgram," sambungnya.

Kadisbudpar Sumut, Ria, kemudian merespons berbagai masukan tersebut. Dia mengatakan ada berbagai pertimbangan sebelum menentukan waktu Festival Danau Toba 2020, salah satunya soal anggaran.

"Kapan mau dilakukan? Kalau dibilang tempat waktu tidak penting, kalau bagi pariwisata itu penting. Kapan waktunya, jadwalnya, harinya saja menentukan. Kalau kita buat Senin bagaimana, Jumat bagaimana. Pasti jelas Jumat lebih banyak datang. Menentukan ini belum, jadikah di bulan Juli seperti usulan kami di minggu pertama atau kita buat di Desember dengan mengubah anggaran menjadi triwulan keempat," ujar Ria.

Dia juga mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat dengan berbagai stakeholder di sekitar Danau Toba 2020. Dia menyebut ada 25 acara dari kabupaten/kota yang bakal digelar bersamaan dengan Festival Danau Toba.

"Kita diikat dengan sistem pendanaan. Sistem pendanaan kita tidak bisa menentukan kita EO atau tidak. Kalau lewat Rp 200 juta berarti tender. Kita tidak bisa memilih siapa EO-nya. Siapa pemenang tender itulah dia. Ini yang membuat kita seperti ini. Susah sekali bergerak di sini," ucapnya.

"Kalau pemenang tender yang melakukan, tak bisa bergerak kita pak. Apa yang tertera di DPA itu kaku sekali. Itu yang dikerjakannya," sambung Ria.

Dia juga menyinggung soal bantuan dari Kementerian. Menurutnya, bantuan dari Kementerian untuk Festival Danau Toba kurang jelas koordinasinya.

"Masukan kita ke kementerian, waktu nanti kita bertemu dengan mereka kita sampaikan kalau mau bantu apa sekarang harus tahu mau bantu apa. Jangan seperti tahun lalu, kita nggak tahu, tiba-tiba dikasih ujug-ujug ini ada kaos seribu, ini ada dan sebagainya," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyebut Festival Danau Toba kurang bermanfaat. Karena itu, menurutnya perlu evaluasi kegiatan.

"(Cari) bentuk lain gantinya apa, kayaknya kurang bermanfaat festival itu.Nanti kita bentuk seperti triathlon, triathlon itu lari, berenang, bersepeda. Atau kegiatan-kegiatan yang lain. Bukan ditiadakan kegiatannya, tapi bentuknya apa, metodenya apa, agar si wisatawan itu datang ke Danau Toba," papar Edy.

Edy ingin Festival Danau Toba punya dampak dan mendatangkan banyak wisatawan. Dia tak ingin festival yang diselenggarakan malah berdampak negatif.

Edy juga mengajak pihak terkait mengkaji ulang Festival Danau Toba. Edy ingin kreasi baru mewarnai gelaran setahun sekali di Danau Toba.

"Untuk itu mari kita kaji, bagaimana kita buat kegiatan di situ tidak monoton seperti sekarang," ujarnya.

(haf/fdn)