KLHK Pastikan Perpres Tambang Ilegal untuk Penanganan Lanjutan

Dwi Andayani - detikNews
Kamis, 30 Jan 2020 20:44 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar
Menteri LHK Siti Nurbaya (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghentikan penambangan emas ilegal. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan perpres ini lanjutan dari pembahasan yang dilakukan sebelumnya.

"Kalau perpresnya, rencananya ini melanjutkan dari yang pernah mulai dibahas di tahun lalu. Yaitu Peraturan Presiden untuk penanganan pasca-tambang," ujar Siti di Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2020).

Siti mengatakan hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010. Namun, Siti mengatakan operasional aturan tersebut belum dilakukan secara ketat.

"Jadi ada reklamasi ada rehabilitasi, sudah ada PP 78 tahun 2010. Tapi itu kan peraturan pemerintah, belum oprasionalnya kenceng," kata Siti.

Siti menyebut PP itu dijadikan Perpres agar aturan dapat lebih diperinci. "Kalau Perpres itu bukan memperkuat, tapi memerintahkan operasional," tuturnya.

Siti mengatakan Perpres dibutuhkan agar dapat dipakai oleh seluruh daerah yang terdapat tambang emas ilegal. Dia mencontohkan beberapa di antaranya terdapat di Bengkulu dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Nah itu kenapa, tahun lalu kan Bengkulu banjir, Sultra juga. Oleh karena itu, waktu tempo dulu Bengkulu banjir, Sultra banjir kan kita dipanggil di wapres untuk mengecek ini," kata Siti.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin meminta penambangan emas ilegal, terutama di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), dihentikan. Pemerintah disebut Ma'ruf menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk penambangan emas ilegal.

"Ke depan tambang itu harus dihentikan. Kita sedang merencanakan penutupan, langkah yang akan kita lakukan nanti sudah ada, mungkin akan dikeluarkan Perpres," kata Ma'ruf Amin di kantor Pemkab Lebak, Rangkasbitung, Kamis (30/1).

Aturan penutupan ini, menurut Ma'ruf, bukan hanya untuk wilayah Lebak, tapi juga seluruh daerah di Indonesia. Untuk membahas ini, akan dilakukan rapat koordinasi di kantor wakil presiden.

(dwia/fdn)