Siapa yang Berwenang Menata Kawasan Medan Merdeka-Monas? Ini Aturannya

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 28 Jan 2020 12:04 WIB
Ratusan pohon di sisi selatan Monas ditebang imbas proyek revitalisasi. Berikut penampakan foto-foto terkininya.
Foto: Proses revitalisasi Monas (Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta menggunduli sebagian hutan di kawasan Monas untuk merevitalisasi kawasan itu dengan dalih sudah sesuai Keputusan Presiden No 25 Tahun 1995. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan revitalisasi Monas sementara waktu. Bagaimana sebenarnya isi aturan ini?

Sesuai Keppres 25/1995, disebutkan batasan Kawasan Medan Merdeka, termasuk di dalamnya monas. Hal itu diatur dalam Pasal 1. Berikut ini batas-batas kawasannya:

1. Taman Medan Merdeka;
2. Zona Penyangga Taman Medan Merdeka;
3. Zona Pelindung Taman Medan Merdeka.


Lalu siapa yang berwenang mengatur Kawasan Medan Merdeka? Pasal 3 Keppres 25/1995 membentuk dua lembaga, yaitu:

1. Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, yang selanjutnya disebut Komisi Pengarah
2. Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana.

Susunan keanggotaan Komisi Pengarah terdiri dari:

1. Menteri Negara Sekretaris Negara: sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Menteri Pekerjaan Umum: sebagai Anggota;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup: sebagai anggota;
4. Menteri Perhubungan: sebagai Anggota;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: sebagai anggota;
6. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi: sebagai Anggota;
7. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta: sebagai Sekretaris, merangkap anggota.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3