KPK Tahan Eks Anggota DPRD Bandung Tersangka Korupsi RTH

Ibnu Hariyanto - detikNews
Senin, 27 Jan 2020 18:56 WIB
KPK Tahan Eks Anggota DPRD Bandung Tersangka Korupsi RTH
Tomtom Dabbul Qomard (Ibnu Hariyanto/detikcom)
Jakarta -

KPK menahan tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemkot Bandung pada 2012, Tomtom Dabbul Qomard. Mantan anggota DPRD Bandung itu sudah memakai rompi tahanan.

Tomtom keluar dari gedung KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020). Ia terlihat memakai rompi tahanan dengan tangan diborgol.

Ia tampak didampingi dua petugas KPK. Ia tak berkomentar apa pun saat digelandang ke mobil tahanan.

Plt Jubir KPK Ali Fikri membenarkan adanya penahanan terhadap tersangka kasus korupsi. Namun ia belum menjelaskan lebih detail terkait penahanan tersangka tersebut.

"Iya (ada penahanan baru)," ucap Ali

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat; anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomard; anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Kadar Slamet; dan terakhir seorang pengusaha Dadang Suganda.

KPK menduga ada mark-up atau penggelembungan harga terkait pengadaan lahan RTH di Kota Bandung tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 69 miliar. KPK juga menduga aliran dana dari korupsi itu menuju sejumlah pihak.

Kemudian dalam pengembangan kasus, barulah KPK menjerat Dadang sebagai tersangka karena diduga menjadi makelar tanah untuk pengadaan RTH Kota Bandung. Ia menjadi makelar bersama eks anggota DPRD Kota Bandung Kadar Slamet.

Menurut KPK, Dadang memanfaatkan kedekatan hubungannya dengan Edi Siswadi yang saat itu merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung. Edi kemudian memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah Pemkot Bandung saat itu Herry Nurhayat membantu Dadang dalam pengadaan tanah untuk RTH itu.

"Setelah tanah tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar kepada DGS (Dadang Suganda). Namun DGS hanya memberikan Rp 13,5 miliar kepada pemilik tanah sehingga diduga DGS diperkaya sekitar Rp 30 miliar," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di kantornya Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019).

(ibh/dhn)