Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah-DPRD Sulsel: Jangan Bagi-Bagi Proyek

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Kamis, 23 Jan 2020 14:06 WIB
Foto: Ketua KPK Firli Bahuri (Grandyos Zafna/detikcom)

Firli lalu menyebut salah satu daerah yang pembahasan untuk RAPBD 2020 terlambat karena antara legislatif dan eksekutif lama mencapai kesepakatan. Padahal KPK telah datang memberi arahan ke provinsi tersebut.

"Terjadi seperti provinsi Jambi, mohon maaf Pak Gubernur, Provinsi Jambi itu, KPK sudah datang ke sana, kayak seperti ini, omongin tentang pencegahan. Besok pulang kita, setelah kita pulang anggota DPRD-nya bilang gini, 'Pak Gubernur kita nggak ketok palu kalau ni kalau nggak sepakat'," tuturnya.

"Akhirnya apa yang terjadi, gubernur memerintahkan kepala dinas UMKM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Diknas, apa kata mereka? 'Barusan kemarin diberikan arahan KPK, masa kita sepakat lagi?', (dijawab DPRD), "Itu kan kemarin Pak, sekarang KPK sudah pulang, kacau lagi kita," lanjutnya.

Atas contoh tersebut, Firli menilai kesepakatan antara pejabat dalam memberantas korupsi masih sangat minim. Dia berharap para pemangku kebijakan di Sulsel tak berlaku seperti daerah-daerah yang lain.

"Artinya kesepakatan untuk memberantas korupsi tidak ada, masih bilang kita hadir di sini karena ada kesamaan. Satu kesamaan kedua kesamaan kepentingan, ketiga kesamaan untuk mencari solusi, nggak ada capaiannya kita. Mudah-mudahan ini nggak terjadi di Sulawesi Selatan," imbuhnya.

Halaman

(nvl/aud)