Tiga Catatan Bawaslu untuk KPU soal Pelaksanaan Pemilu 2019

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 22 Jan 2020 15:15 WIB
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Bawaslu memberi tiga catatan terhadap KPU terkait Pemilu 2019. Catatan pertama ialah kerap terjadi ketegangan di antara penyelenggara pemilu dan partai politik selama Pemilu 2019.

"Ketegangannya, pertama, ketika klarifikasi soal calon atau pendaftar pemilu, itu ketegangan pertama yang ramai, hubungan ketegangan dan lain-lain sejatinya untuk menjaga pemilu kita. Ketegangan misalnya ketika kita melakukan pengawasan daftar pemilih, ada 5 rekomendasi Bawaslu berbentuk surat yang kita sampaikan, 3 di antaranya adalah perbaikan, atau penundaan, 1, 2, dan 3 dengan orientasinya adalah menjaga hak pilih," kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, saat pemaparan di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

"Ini jadi penyemangat peninjauan, termasuk orang-orang yang sudah punya hak pilih untuk menjadi pemilih, dan ini dinamika yang luar biasa, ada ketegangan tapi semua dilakukan dengan orientasi menyelamatkan hak pilih warga," imbuh dia.

Kendati demikian, Afifudin mengapresiasi adanya ketegangan itu. Menurut dia, adanya ketegangan menunjukkan pengawasan dalam pemilu berjalan dengan baik.

"Secara kelembagaan, kami harus beri apresiasi kepada temen KPU, DKPP dalam sinergi hubungan antar lembaga yang mau tak mau diwarnai ketegangan. Kalau semua baik-baik saja, orang juga malah curiga, kok pengawas baik-baik aja sama yang diawasi," ujar Afifudin.

Catatan kedua perihal kampanye di luar jadwal dan kampanye di media. Afifudin mengatakan kala itu, persoalan kampanye di media dan di luar jadwal sangat menyita perhatian.

"Catatan yang lain soal kampanye di luar jadwal dan kampanye di media, ini sangat luar biasa menyita perhatian, ada salah satu partai yang punya media yang setiap hari ada partainya sendiri, waktu itu kami datangi semua partai untuk menyurutkan hal tersebut di luar masa kampanye," ujarnya.

Yang terakhir terkait serangan ke KPU perihal kepercayaan hasil pemilu. Afifudin mengatakan kala itu Bawaslu langsung mengambil kebijakan yang bersifat situasional atas ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungan suara KPU.

"Pertama yang dilakukan menyandingkan kita punya data beserta pemilih yang kita inventarisasi datanya sama karena data dikelola KPU dan diawasi oleh Bawaslu, dan pada saat yang sama kita keluarkan kebijakan situasional. Di antaranya pada sesi-sesi ketegangan kita datang untuk memastikan bahwa semua dalam situasi terawasi. Itu luar biasa menenangkan," tutur Afifudin.

"Saya kira lepas dari ketegangan kemarin yang muncul di antaranya itu kan misalnya berita bohong, lalu mengklarifikasi atau mengkapitalisasi isu yang terkait penghitungan pembuatan surat suara yang semua tidak benar itu kita harus berani ambil sikap paling depan melakukan kebijakan situasional. Jangan kemudian semangatnya yang penting beda. Di sisi lain banyak kita temukan juga dan kita sampaikan dan dengan mekanisme yang ada," lanjutnya.

(maa/mae)