Round-Up

Poin-poin Dalam Putusan Korupsi Romahurmuziy

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 21 Jan 2020 07:55 WIB
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Pada akhirnya Romahurmuziy dinyatakan terbukti menerima suap. Mantan Ketua Umum PPP yang karib disapa Rommy itu terbukti berkongkalikong dengan mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berkaitan dengan jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim Fahzal Hendri saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

Uang suap yang dinyatakan diterima Rommy berasal dari dua orang yaitu Haris Hasanudin dan M Muafaq Wirahadi. Kepentingan Haris memberikan suap adalah untuk mendapatkan jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, sedangkan Muafaq untuk mendapatkan jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Berikut poin-poin penting dari vonis untuk Rommy tersebut:

1. Divonis 2 Tahun Penjara

Rommy dijatuhi vonis 2 tahun penjara. Selain itu Rommy juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta yang apabila tidak dibayar maka diganti menjadi pidana kurungan selama 3 bulan lamanya.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK pada Rommy. Jaksa sebelumnya ingin agar Rommy dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan.



2. Hak Politik Dicabut Melalui Putusan MK

Jaksa berharap hakim turut menjatuhkan hukuman tambahan pada Rommy berupa pencabutan hak politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi politik. Namun hakim menilai hal itu tidak perlu diputus pada pengadilan tingkat pertama lantaran sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bahwa terhadap penuntut umum, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pencabutan hak dipilih diputus oleh Mahkamah Konstitusi," ujar hakim.

Putusan MK yang dimaksud adalah Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Dalam putusan itu, MK menyatakan eks napi korupsi yang ingin maju di Pilkada, harus menunggu 5 tahun setelah bebas.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat berdasarkan putusan MK tersebut maka hakim sependapat putusan MK sehingga tidak perlu lagi menjatuhkan pidana tambahan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik," ucap hakim.



3. Eks Menag Lukman Nikmati Suap

Hakim mengamini tuntutan jaksa yang menyebutkan adanya aliran uang Rp 70 juta dari Haris untuk Lukman. Lukman disebut menerima uang itu melalui ajudannya yang bernama Heri Purwanto.

"Lukman Hakim Saifuddin menerima sebesar Rp 70 juta yang diterima oleh Lukman Hakim tanggal 1 Maret 2019 sejumlah Rp 50 juta dan tanggal 9 Maret 2019 sejumlah Rp 20 juta melalui Heri Purwanto selaku ajudan Lukman Hakim Saifuddin," kata hakim anggota Ponto.

Selanjutnya
Halaman
1 2