Omnibus Law Permudah Izin Tenaga Kerja Asing? Ini Rancangan Pasalnya

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Senin, 20 Jan 2020 16:35 WIB
Ilustrasi Tenaga Kerja Asing (Mindra Purnomo/detikcom)

Pasal-pasal dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut ternyata sama dengan pasal-pasal Bab VII Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kesamaan ini bisa dilihat dari Pasal 42 hingga Pasal 48 UU Ketenagakerjaan. Bisa dibandingkan sebagai berikut:
- Pasal 437 dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sama persis dengan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan
- Pasal 438 dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sama dengan Pasal 43 UU Ketenagakerjaan
- Pasal 439 dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sama dengan Pasal 46 UU Ketenagakerjaan

Lalu, apakah bisa dikatakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini semacam versi salin-tempel (copy-paste) dari pasal UU Ketenagakerjaan dan akan tetap sama sampai final nanti? Apakah Omnibus Law di atas mempermudah tenaga kerja asing bekerja di Indonesia? Setidaknya, kekhawatiran soal tenaga kerja asing itu muncul dari pihak buruh.


Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan enam alasan buruh menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Salah satunya ialah omnibus law dinilai akan membuat tenaga kerja asing (TKA) menjadi mudah bekerja di dalam negeri. Seharusnya, kata Said Iqbal, TKA di Indonesia hanya untuk saling berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan pekerja lokal.

"Tapi dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersirat bahwa semua jenis pekerjaan dan pekerja buruh kasar kita sebutnya itu boleh. Ini mengancam masa depan tenaga kerja lokal di mana negara tidak bisa melindunginya," Said Iqbal di depan DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).
(dnu/tor)