Kasus Bridgestone Vs Samirin Rp 17 Ribu, RI Malah Tekor hingga Rp 111 Juta

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 19 Jan 2020 10:09 WIB
Samirin usai bebas. (Foto: Istimewa)
Simalungun - Perkebunan Bridgestone melaporkan Kakek Samirin (69) ke aparat penegak hukum karena sisa getah karet diambil Kakek Samirin sehingga perusahaan rugi Rp 17.480. Namun, untuk menangani kasus itu, Negara Indonesia justru tekor Rp 111.480.000. Kok bisa?

"BSRE melaporkan insiden tersebut ke pihak berwenang setempat untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku," kata kata GM Legal Bridgestone Indonesia Arko Kanadianto dalam keterangan tertulis.
Kasus Bridgestone vs Samirin Rp 17 Ribu, RI Malah Tekor hingga Rp 111 JutaSamirin (Foto: Istimewa)

Menurut anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, biaya penyelidikan-penyidikan-penuntutan hingga sidang memerlukan uang tidak sedikit. Negara menggaji polisi, jaksa, dan hakim tidak murah. Tapi malah digunakan untuk mengurus kasus dengan kerugian 17.450 perak.

"Berapa uang negara habis untuk proses hukum itu? Ini kan tidak logis," cetus Sekjen Partai Demokrat itu.

Lalu, berapakah kira-kira uang negara yang digelontorkan untuk membela perusahaan Jepang itu? Berikut ini hitung-hitungannya:

1. Uang makan Samirin selama di penjara: Rp 20 ribu x 64 hari = Rp 1.280.000
2. Gaji hakim: 3 orang x Rp 15 juta x 2 bulan = 90 juta
3. Gaji jaksa: 1 JPU x 10 juta = Rp 10 juta
4. Listrik pengadilan/lapas = Rp 200 ribu
5. Gaji 1 sipir: 2 bulan x Rp 5 juta = Rp 10 juta

Total Rp 111.480.000

"Jangan melihat kakeknya, melihat pelanggaran pidananya gitu lho. Itu boleh ditahan!" kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono membela bawahannya.

Nah, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Samirin seharusnya tidak perlu sampai ditahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dinyatakan dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara.

Apabila objek perkara bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000, ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Dalam Perma ini juga dijelaskan, apabila terdakwa sebelumnya dikenai penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan ataupun melakukan perpanjangan penahanan.

Sedangkan dalam kasus Samirin diketahui bahwa PN melakukan perpanjangan penahanan dan memeriksa perkara Samirin dengan acara pemeriksaan biasa dengan tidak mempertimbangkan nilai objek perkara yang hanya berjumlah Rp 17.480.
Selanjutnya
Halaman
1 2