Ahli: Proses Penyelidikan-Penyidikan Tetap Sah Meski Pegawai KPK Belum ASN

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 16 Jan 2020 14:35 WIB
Foto: Sidang praperadilan eks Sekretaris MA Nurhadi di PN Jakarta Selatan. (Zunita-detikcom)
Jakarta - Status pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi persoalan dalam gugatan praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Status itu merupakan amanah dari aturan baru KPK hasil revisi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Praperadilan ini diajukan Nurhadi bersama dengan 2 orang lainnya yaitu Rezky Herbiyono (menantu Nurhadi) dan Hiendra Soenjoto (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal/MIT). Ketiganya berstatus tersangka di KPK dengan sangkaan Nurhadi dan Rezky menerima suap dari Hiendra.


Ahli hukum administrasi negara, W Riawan Tjandra yang diajukan pihak KPK di praperadilan menyebut seseorang penyidik dan penyelidik KPK tetap sah melakukan tugas meskipun belum berstatus ASN. Riawan mengatakan itu ketika ditanya hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Ahmad Jaini.

"Jadi dengan berlaku UU Nomor 19 Tahun 2019, apakah pegawai KPK kalau belum ASN melakukan penyidikan sah atau tidak?" tanya hakim Ahmad Jaini di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Kamis (16/1/2020).

"Dengan klausul Pasal 69 C (UU KPK 19/2019) ini masih sah yang mulia," jawab Ridwan.


Selanjutnya
Halaman
1 2