Round-Up

Peta Sikap Parpol di Isu Syarat Masuk DPR

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 16 Jan 2020 08:24 WIB
Foto: Ilustrasi suasana rapat di DPR (Mochamad Zhacky/detikcom)
Jakarta - PDIP merekomendasikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikkan menjadi 5 persen. Partai-partai yang ada di Indonesia pun terbelah menyikapi rekomendasi PDIP.

Usulan untuk menaikkan ambang batas parlemen itu merupakan bagian dari rekomendasi Rakernas PDIP yang digelar hingga Minggu (12/12020). Berikut bunyi salah satu poin rekomendasi dari rakernas PDIP itu:

Rakernas I PDI Perjuangan 2020 merekomendasikan kepada DPP Partai dan Fraksi DPR RI PDI Perjuangan untuk memperjuangkan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup, peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5%, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang (5% DPR RI, 4% DPRD Provinsi dan 3% DPRD Kabupaten/Kota), perubahan district magnitude (3-10 Kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 3-8 Kursi untuk DPR RI) serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi dalam rangka mewujudkan Presidensialisme dan Pemerintahan efektif, penguatan serta penyederhanaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah



Usulan itu kemudian direspons partai-partai, baik yang punya kursi ataupun tidak punya kursi di DPR RI. Sikap partai-partai itu terbelah. Berikut petanya:

Setuju Ambang Batas Parlemen Naik

1. Gerindra

Partai Gerindra tak mempermasalahkan usul kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen, seperti rekomendasi Rakernas PDIP. Alasannya, Gerindra selalu mendapat suara di atas 10 persen dalam dua pemilu sebelumnya.

"Kalau secara subjektif Gerindra nggak ada masalah dengan (PT) 5 persen, karena sudah dua pemilu kami di atas 10 persen. Teorinya kalau threshold naik maka kami diuntungkan," kata juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan, Rabu (15/1).

2. PKS

PKS mengaku tak keberatan dengan usulan kenaikan parliamentary threshold menjadi 5 persen seperti rekomendasi Rakernas PDIP. Ambang batas 5 persen dinilai wajar.

"Nggak keberatan, menurut PKS itu wajar. Justru PKS (PT) di lima persen itu bagus. Tapi kalau di atas itu saya kira harus dikaji lebih dalam, karena apa? Karena kalau artinya kalau lebih tinggi itu lebih tinggi suara rakyat yang terbuang nggak terwakili. Itu dia intinya," kata Ketua F-PKS DPR RI Jazuli Juwaini di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"PKS setuju lima persen karena itu ada kenaikan yang gradual. Kemarin itu kan 4 persen, saya kira kalau kenaikan 4,5 persen, 5 persen itu wajar kenaikannya," sambungnya.



3. Golkar

Golkar juga merespons rekomendasi Rakernas PDIP mengenai kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen. Politikus Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut partai tempatnya bernaung justru sedang mengkaji kenaikan PT menjadi 7,5 persen.

"Kalau dilihat pengalaman dari lima (kali) pemilu itu sudah bisa kita petakan sebetulnya, konfigurasi, aspirasi dan kekuatan politik masyarakat. Kalau dilihat dari konfigurasi itu memang saya kira, kami sedang mengkaji kemungkinan PT di sekitar 7,5 persen, kalau PDIP 5, kita mungkin lebih cenderung lebih tinggi," kata Doli di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

4. NasDem

Partai NasDem sepakat dengan PDIP soal kenaikan ambang batas parlemen. NasDem mengaku sudah mengusulkan PT 7,5 persen.

"NasDem sepakat, dari awal NasDem sudah mengusulkan itu jauh-jauh hari. Kalau NasDem tidak hanya 5 persen, (tapi) 7,5 persen. Sehingga orang tidak main-main, tidak coba-coba," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Rabu (15/1).
Selanjutnya
Halaman
1 2