Round-Up

Masa Jabatan Bupati Talaud Terus Jadi Sengkarut

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 16 Jan 2020 05:23 WIB
Foto: Bupati terpilih Talaud Elly Lasut/Lisye detikcom
Jakarta - Silang sengkarut masa jabatan Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut terus bergulir. Bupati yang terpilih pada Pilkada 2018 tak kunjung dilantik karena masa jabatannya dipersoalkan. Kemendagri turun tangan untuk mengurai masalah ini.

Silang sengkarut ini bermula ketika Elly terpilih lagi menjadi Bupati Talaud untuk ketiga kalinya. Elly Lasut diketahui menjabat Bupati Talaud untuk periode 2004-2009. Ini merupakan periode pertama Elly Lasut menjabat.

Pada periode kedua, yaitu 2009-2014, Elly Lasut kembali menjadi Bupati Talaud. Namun, belum tuntas mengemban amanah, Elly Lasut terjerat korupsi pada 2010. Sedangkan pemberhentian Elly Lasut diketahui baru terjadi pada 2014. Lantas pada Pilkada 2018 Elly kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati Talaud.


Atas alasan masa jabatan ini, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey enggan melantik Elly dan Wakilnya, Moktar Arunde Parapaga. Padahalnya, dari laman resmi KPU, Elly-Moktar dijadwalkan mengikuti pelantikan pada 21 Juli 2019.

Olly beralasan tindakannya didasarkan pada Putusan MA Nomor 584/K/TUN/2019. Berdasarkan Putusan MA itu, Olly mengaku akan melanggarnya bila tetap melantik Elly-Moktar karena Elly akan menjabat bupati untuk tiga periode.

"Ada putusan Mahkamah Agung ini makanya tidak dilantik bahwa yang bersangkutan itu kalau dilantik sudah 3 periode. Kita tahu persis bahwa Pak JK (Jusuf Kalla) aja minta 3 periode di MK (Mahkamah Konstitusi) tidak setuju. Bagaimana bupati melantik 3 periode," kata Olly usai menghadiri pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Talaud di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).


Di sisi lain, Olly turut menyoroti lolosnya Elly dalam pilkada. Dia pun turut menuding KPU.

"Saya nggak tahu KPU main apa. Kesalahan KPU dong, kenapa sudah 3 periode KPU meloloskan dia. Paham dong kalian ini jangan mengarah kepada sengketa pilkada. Gubernur sudah menandatangani SK untuk menerbitkan SK Mendagri, tetapi ada hal lain, ada pelanggaran si calon. Sekarang kalian ikut mana? Ikut pelanggaran kenapa lantik?" imbuhnya.

Namun, usai membahas persoalan ini di Kemendagri, Olly menyerahkan semua keputusan ke Mendagri Tito Karnavian. "Kan Mendagri itu pimpinan. Kalau memang keputusan diambil kita sebagai kepala daerah mengikuti," ujarnya.



Simak video Tak Kunjung Dilantik, Bupati Talaud Terpilih Minta Kemendagri Bersikap:


Selanjutnya
Halaman
1 2 3