Praperadilan Eks Sekretaris MA Nurhadi

Ahli Kubu Nurhadi Sebut Tugas KPK Tak Sah Bila Pegawai Bukan ASN

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 15 Jan 2020 17:56 WIB
Ahli yang dihadirkan kubu eks Sekretaris MA Nurhadi menjelaskan perihal alih status pegawai KPK sebagai ASN (Foto: Zunita Amalia Putri/detikcom)
Jakarta - Status pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi persoalan dalam gugatan praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Status itu merupakan amanah dari aturan baru KPK hasil revisi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Praperadilan ini diajukan Nurhadi bersama dengan 2 orang lainnya yaitu Rezky Herbiyono (menantu Nurhadi) dan Hiendra Soenjoto (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal/MIT). Ketiganya berstatus tersangka di KPK dengan sangkaan Nurhadi dan Rezky menerima suap dari Hiendra.

Kembali pada persidangan praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Ahmad Jaini tersebut. Kubu Nurhadi cs mengajukan Ridwan yang merupakan seorang dosen dari Universitas Islam Indonesia (UII) yang mengajar di Fakultas Hukum untuk subjek hukum administrasi negara hingga hukum kepegawaian.




Maqdir Ismail sebagai kuasa hukum dari Nurhadi cs lantas menanyakan tentang persoalan status pegawai KPK tersebut. Maqdir ingin tahu mengenai korelasi status itu dengan keabsahan penyelidikan perkara di KPK.

"Pasal 24 berkaitan penyelidik atau penyidik, KPK wajib status anggota ASN. Seandainya ada seorang penyidik-penyelidik di KPK yang belum berstatus ASN, kualifikasinya gimana?" tanya Maqdir pada Ridwan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2020).

Isi dari Pasal 24 UU KPK adalah sebagai berikut

Pasal 24
(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3