ADVERTISEMENT

PDIP: Kewenangan Mencari Harun Masiku Ada di KPK

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 14 Jan 2020 20:17 WIB
Foto: Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun. (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Atas dasar itu, PDIP mengajukan surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto kepada KPU untuk mengalihkan suara Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia kepada Harun. Namun, KPU menolak.

"KPU menganggap tidak bisa karena KPU tetap berpegang pada PKPU yang bersumber dari UU Pemilu bahwa pemegang suara terbanyak kedua. Suara terbanyak pertama Pak Nazarudin Kiemas itu ratusan ribu sekian, yang kedua si Riezky Aprilia 40 ribu lebih, berarti oke dia berhak," ujar Komarudin.

"Nah atas dasar itu KPU menetapkan Riezky Aprilia itu dengan kita semua, teman-teman yang hari ini ada di sini, lalu dilantik bulan Oktober. Itu keputusan partainya di situ. Sekali lagi, itulah keputusan partainya," imbuhnya.


Kasus yang menyeret Harun Masiku ini baru muncul tiga bulan setelah pelantikan anggota DPR. Karena itulah, Komarudin menganggap kasus ini adalah urusan pribadi Harun dan bukan urusan partai.

"Sekarang kan sudah tiga bulan pasca keputusan itu dan anggota DPR sudah bekerja tiga bulan kemudian, sekarang muncul masalah baru. Nah masalah baru itulah terjadi OTT suap-menyuap, dan itu terjadi itu saya pastikan urusan pribadi orang per orang, bukan urusan partai lagi," tegasnya.


Simak Video "Polisi Siap Bantu KPK Buru Harun Masiku!"



(azr/idh)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT