Gugat Wamen ke MK, Penggugat Khawatir Lahir 70 Wakil Menteri di Era Jokowi

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Senin, 13 Jan 2020 15:15 WIB
Viktor Santoso (Lisye/detikcom)

Viktor mengatakan, dalam Pasal 9 UU 39/2008 dijelaskan bahwa pembantu presiden adalah menteri. Sementara dalam menjalankan tugas, menteri dibantu oleh sekretaris jenderal, direktorat jenderal, hingga inspektorat jenderal.

"Kalau kita sebenarnya berharap wakil menteri itu tidak perlu ada. Kenapa? karena kalau kita melihat UU Kementerian Negara Pasal 9 itu sudah jelas pembantu presiden adalah menteri, lalu pembantu menteri adalah sekretariat jenderal, dibantu dengan dirjen dan inspektorat jenderal," kata Viktor.


Dia juga membandingkan pada 2002-2008. Menurutnya, kementerian tetap berjalan tanpa kehadiran wakil menteri.

"Jadi struktur organisasi dan tugas-tugas sudah diatur semua secara jelas. Artinya tanpa wamen pun itu kementerian sudah bisa berjalan dan itu terjadi mulai dari 2002 sampai 2008, karena Undang-Undang Kementerian Negara baru ada 2009," sebutnya.
Halaman

(lir/asp)