Rakernas PDIP Rekomendasikan Dukung Jokowi Jaga Kedaulatan-Revisi UU Pemilu

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Minggu, 12 Jan 2020 21:18 WIB
Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)


F. BPOM
1. PDI Perjuangan mendesak kepada BPOM untuk memberikan kemudahan, perbantuan dan pendampingan proses perizinan kepada pelaku usaha UMKM dan Koperasi khususnya usaha di bidang rempah-rempah olahan, obat-obatan tradisional, jamu tradisional, makanan olahan guna meningkatkan daya saing sekaligus untuk mendukung kemudahan pelaku usaha dalam memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI).

2. Guna meningkatkan fungsi pengawasan terhadap obat dan makanan, PDI Perjuangan mendesak kepada Pemerintah untuk memberikan penguatan kelembagaan dengan mengembangkan organisasi BPOM sampai pada tingkat Kabupaten Kota.

3. PDI Perjuangan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen agar bisa berfungsi lebih optimal, PDI Perjuangan mendesak kepada Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai terhadap tupoksi BPOM.


G. HAKI
1. Perubahan paradigma dalam pelaksanaan riset IPTEK dari paradigma lama bahwa IPTEK diperuntukkan untuk kemajuan IPTEK sendiri menjadi IPTEK dijadikan sebagai dasar kebijakan pembangunan nasional dengan dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai.

2. Diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas UMKM untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat daerah dalam melindungi KI-nya.

3. Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai wakil dari Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran KI dalam pertumbuhan ekonomi rakyat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pendaftaran atas KI yang mereka miliki agar mendapat perlindungan hukum.

4. Fasilitasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk kemudahan di dalam memperoleh sertifikat KI sekaligus memberikan kepastian mengenai persyaratan, proses dan waktu, juga dengan membuat kelembagaan untuk pengurusan KI sampai kabupaten dan kota.

5. Mengupayakan Sertifikat KI sebagai alat yang bisa digunakan sebagai jaminan fidusia/hak tanggungan (UU EKRAF).

6. Aparat penegak hukum yang dalam hal ini pihak penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI dan Polri sebagai Korwasnya, perguruan tinggi dan Lembaga-lembaga hukum bergerak di bidang KI untuk dapat menjalankan amanat undang-undang untuk melindungi KI dari pengambilan KI yang dilakukan oleh pihak lain.

7. Mengevaluasi, memperbaiki atau merestrukturisasi Lembaga KI menjadi lembaga yang mempunyai otoritas dalam proses pendaftaran kekayaan Intelektual atau pusat lembaga KI.

8. Memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan atas pelanggaran penyalahgunaan KI.

9. Kementerian dan lembaga terkait perlu mengoptimalkan sistem pelayanan digital untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan pendaftaran KI dan pemerataan layanan dan sosialisasi sampai di tingkat Kabupaten Kota.
Halaman

(rfs/gbr)