Rakernas PDIP Rekomendasikan Dukung Jokowi Jaga Kedaulatan-Revisi UU Pemilu

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Minggu, 12 Jan 2020 21:18 WIB
Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)


E. BNN
Mendorong kebijakan nasional yang memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika melalui dukungan harmonisasi regulasi, dan wewenang BNN, sarana dan prasarana yang memadai. (Rekomendasi Utama)

1. Mendorong perubahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berkenaan antara lain dengan: 1). Pengaturan berbagai jenis narkotika yang harus fleksibel; 2). Memperjelas koordinasi penyidikan BNN dan Polri terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika seperti yang termaktub dalam Pasal 84 UU Narkotika; 3). Memperjelas maksud Pasal 112 yang tidak membedakan penyalahguna dengan pengedar atau bandar narkotika; dan 4). Rehabilitasi.

2. Menghadirkan pusat rehabilitasi yang layak dan modern di setiap daerah, sehingga dapat lebih maksimal dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika.

3. Meningkatkan kerjasama lintas instansi dan negara dan memperkuat sistem interdiksi di wilayah jalur-jalur masuk narkotika, seperti pelabuhan, bandara, dan lintas darat guna mengungkap dan mencegah kejahatan narkoba.

4. Melakukan tindakan efek jera bagi terpidana kasus narkoba melalui: 1). Memiskinkan harta benda yang dimiliki; 2). Mendorong percepatan eksekusi mati bagi terpidana narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

5. Menerapkan dekriminalisasi terhadap pengguna narkotika, obat-obatan terlarang dan zat psikotropika guna menurunkan jumlah warga negara yang harus ditanggung negara kehidupannya akibat dipidana penjara. Hal ini, sebagaimana yang dilakukan oleh negara Belanda dan Portugal.

6. Membuat regulasi dan atau kebijakan terkait produk farmasi yang mengandung narkotika yang digunakan untuk kepentingan untuk kepentingan medis secara transparan, partisipatif dan akomodatif.

7. BNN perlu diperkuat peralatan pertahanan diri dalam rangka mengantisipasi adanya serangan dari backing bandar narkoba seperti yang terjadi di Sampang.

8. PDI Perjuangan mendesak Pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penegakan hukum terpadu yang tegas terhadap pelaku bisnis Napza.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5 6 7