Round-Up

Kontroversi Beda Presiden-Rakyat di Gugatan Lampu Motor

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 12 Jan 2020 06:20 WIB
Foto: dok. detikcom
Jakarta - Pernyataan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa disamakan dengan rakyat soal aturan lampu sepeda motor harus on saat siang hari menuai kontroversi. Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UKI, Jakarta, Eliadi Hulu, meminta Jokowi menjadi teladan.

Kontroversi ini berawal dari gugatan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang diajukan Eliadi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, dia tidak terima ditilang lantaran tidak menyalakan lampu sepeda motor.



Eliadi ditilang personel Polantas di Jalan DI Panjaitan, Jaktim, pada 8 Juli 2019 pukul 09.00 WIB. Eliadi ditilang karena lampu sepeda motornya tidak menyala.

Eliadi mempertanyakan mengapa ia wajib menyalakan lampu. Padahal bumi sudah terang terkena sinar matahari. Namun jawaban petugas tidak memuaskan.



Eliadi kemudian bersama temannya, Ruben Saputra, menggugat Pasal 197 ayat 2 dan Pasal 293 ayat 2 dan meminta agar dihapuskan. Ayat itu adalah:

Pasal 197 ayat 2:
Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Pasal 293 ayat 2:
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



Eliadi juga berdalih mengapa hanya ia yang ditilang, sementara Presiden Jokowi yang melakukan hal serupa tidak ditilang.

"Presiden Joko Widodo pada hari Minggu, 4 November 2018, pukul 06.20 WIB mengemudikan sepeda motor di Jalan Sudirman, Kebun Nanas, Tangerang, Banten, dan tidak menyalakan lampu utama sepeda motor dikemudikannya namun tidak dilakukan penindakan langsung (tilang) oleh pihak kepolisian," kata Eliadi yang tertuang dalam berkas permohonan sebagaimana dilansir website MK, Jumat (10/1).

Eliadi dan RubenEliadi dan Ruben (Yogi/detikcom)



Ali Mochtar Ngabalin lantas menanggapi gugatan Eliadi. Menurutnya, soal aturan lampu sepeda motor harus on saat siang hari, orang tidak serta-merta menyamakan antara presiden dan rakyat biasa.

"Jangan lupa, alasan utama di dalam UU kenapa lampu dinyalakan di siang hari untuk memberikan isyarat langsung kepada pengguna jalan lain, sehingga di belakang bisa dilihat langsung di spion dan langsung tahu ada kendaraan di belakang, hindari adanya kecelakaan di jalan," kata Ngabalin saat dihubungi, Sabtu (11/1).



Ngabalin bicara soal aspek keamanan. Menurut dia, rombongan Presiden telah mendapat pengawalan, sehingga tidak akan membahayakan pengguna jalan lainnya.

"Nah, kalau dia samakan itu dengan presiden, itu tidak bisa, karena apa? Presiden jalan (dengan) pengamanan VVIP, kemungkinan bisa tabrakan dengan belakang dan lain-lain, tidak. UU hadirkan untuk setiap orang agar tidak menimbulkan masalah," ucap Ngabalin.

Meski demikian, Ngabalin memberikan apresiasi kepada dua mahasiswa bernama Eliadi dan Ruben. Mereka telah menggunakan jalur konstitusional dengan cara menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

"Saya berpendapat, langkah judicial review terkait dengan posisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, menurut saya judicial review terkait dengan keberatan mereka terhadap posisi atau penggunaan lampu di siang hari, dan berpendapat, lampu di siang hari tidak dinyalakan tidak jadi masalah," kata Ngabalin.

"Artinya, yang ingin diajukan, kenapa penting lampu dinyalakan di siang hari, sementara di siang hari tidak nyala juga tidak apa-apa. Poin ini menurut saya menjadi penting bagi mereka. Karena itu, kita apresiasi," katanya.



Pernyataan Ngabalin itu kemudian ditanggapi balik oleh Eliadi. Dia mengatakan undang-undang berlaku untuk semua tanpa terkecuali.

"Sebenarnya presiden itu juga merupakan rakyat ya, artinya undang-undang itu berlaku untuk semua rakyat tidak terkecuali Jokowi," kata Eliadi saat dihubungi, Sabtu (11/1).



Jadi, lanjut Eliadi, jika Ngabalin mengatakan ada perbedaan untuk Jokowi berarti melanggar asas Undang-Undang Dasar (UUD) terkait kesamaan dalam hukum. "Berarti telah melanggar asas yang ada di UUD kita Pasal 27 kesamaan di mata hukum," ujarnya.

Menurut Eliadi, Jokowi sebagai presiden seharusnya menampilkan contoh kepada rakyat. "Seharusnya Pak Jokowi sebagai pemimpin harus memberikan contoh kepada rakyat bahwa walaupun dia presiden tetap taat kepada hukum," ucapnya.

(knv/jbr)