Jadi Guru Besar, Rektor IPB Arif Satria Orasi Ilmiah soal Tata Kelola SDA

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Sabtu, 11 Jan 2020 14:47 WIB
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria dikukuhkan menjadi guru besar ((Foto: Rahel/detikcom)


Dia kemudian menjelaskan tentang dua pendekatan aktor dalam konsep ekologi politik, yaitu pendekatan aktor dan pendekatan kritis. "Pendekatan aktor-strukturalis ini melihat persoalan degradasi lingkungan sebagai akibat dari kekuatan kapitalisme atau kebijakan negara yang berdampak pada masyarakat lokal dan lingkungan. Sementara pendekatan kritis dimulai dari masalah domination of nature," ujar Arif.

Arif juga mengatakan peran negara sebagai aktor pengguna dan aktor pelindung sumber daya alam. Dia menjelaskan negara sebagai aktor pengguna seringkali diasosiasikan dengan kapitalisme global, namun menurutnya tidak selalu demikian.

"Sebagai aktor pengguna, negara sering diasosiasikan sebagai bagian dari operasi kapitalisme global. Perusahaan multinasional berkepentingan terhadap peran negara untuk memperlancar urusan praktik eksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi secara empiris, tidaklah terbukti bahwa antara kapitalisme dan negara selalu sejalan. Banyak konflik yang terjadi antar keduanya, seperti adanya kebijakan negara yang membatasi eksploitasi sumber daya untuk kepentingan produksi jangka panjang," kata Arif.

Aktor kedua yang dijelaskan Arif adalah tentang pasar atau pelaku swasta. Menurutnya, pasar sendiri terdiri dari swasta yang yang tidak peduli lingkungan, swasta yang mengakomodasi kepentingan lingkungan, dan swasta yang mengembangkan green business dengan pemanfaatan teknologi karbon rendah.

Sementara, aktor terakhir adalah masyarakat. Menurutnya, stigma modernisasi sering menganggap masyarakat tradisional tidak mampu mengelola sumber daya alam. Arif pun membantah stigma tersebut dengan menjelaskan sistem Sawen dari Lombok Barat.

"Di Lombok Barat, dulu ada sistem sawen yang merupakan aturan kapan orang boleh menebang pohon di hutan, menanam padi, serta menangkap ikan. Untuk mengatur sawen, di hutan ada otoritas lokal yang bernama mangku alas, di sawah ada mangku bumi, dan di laut ada mangku laut. Masing-masing mangku tersebut membangun koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan masing-masing ekosistem," ungkap Arif.

Di akhir orasinya, Arif mengatakan perlunya kerangka tata kelola baru dalam upaya mencari mengurangi krisis lingkungan di Indonesia, yaitu kerangka yang berbasis normatif, saintifik-teknokratik, dan basis regulatif.

Arif pun menutup orasi dengan harapan agar sistem demokratisasi di Indonesia ini dapat menjadi ruang pertemuan antara aktor-aktor ekologi politik di Indonesia. Hal ini dimaksudkannya agar terjadi penguatan tata kelola sumber daya alam.

"Pokok-pokok ciri jejaring-adaptif tersebut memang tidak mudah, lebih-lebih Indonesia masih dalam transisi demokrasi dan kesetaraan antaraktor belum seimbang. Namun demikian, demokrasi memberikan ruang agar titik temu dapat terjadi, yang dapat diperankan oleh masyarakat sipil baik akademisi, media, maupun LSM. Hal ini harus dipahami sebagai penguatan demokratisasi tata kelola sumber daya alam," tutur Arif.
(knv/knv)