MUI: Istilah Perda Syariah Tak Dikenal dalam Konstitusi Indonesia

Faisal Javier - detikNews
Kamis, 09 Jan 2020 18:05 WIB
Gedung MUI (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan istilah perda syariah tidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia. Namun hukum dan nilai-nilai ajaran agama menjadi salah satu sumber hukum dalam membuat undang-undang.

"Jadi gini, sebenarnya perda syariah itu tidak dikenal dalam konstitusi, coba dicari di peraturan perundang-undangan. Yang dikenal itu adalah dalam undang-undang kita bahwa sumber pembuatan hukum ada di nilai-nilai agama, Pancasila, budaya, yang berkembang di negara kita," kata Wasekjen MUI bidang Informasi dan Komunikasi Amirsyah Tambunan di gedung MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2020).


Dia mengatakan istilah perda syariah merupakan interpretasi yang dikembangkan ahli hukum tata negara. Amirsyah mengatakan nilai agama dijadikan sumber hukum bukan merupakan hal yang baru.

"Peranan hukum Islam di Indonesia bisa mewarnai dari peraturan perundang-undangan, yang jadi syarat sumber. Dan dalam peraturan perundang-undangan pun bukan sesuatu yang baru, jadi itu yang saya maksud istilah undang-undang syariah tidak dikenal dalam nomenklatur perundang-undangan kita. Tapi bahwa hukum dan ajaran Islam di Indonesia berkembang baik karena itu merupakan bagian dari sumber hukum dalam membuat suatu perundang-undangan," jelasnya.


Selanjutnya
Halaman
1 2