Pejabat Disdik Kena OTT, Bupati Bandung Kumpulkan Kadis di Rumahnya

Wisma Putra - detikNews
Senin, 06 Jan 2020 10:37 WIB
Foto: Wisma Putra
Kabupaten Bandung - Bupati Bandung Dadang M Naser mengaku prihatin atas kasus OTT Kabid SMP Disdik Kabupaten Bandung berinisial MS oleh tim Saber Pungli Polda Jabar. Ia langsung mengumpulkan kepala dinas di rumah dinasnya.

Dadang menyebut OTT yang terjadi Jumat (3/12) lalu baru diketahuinya Sabtu (4/12) malam. Ia mengaku kaget, mengetahui Kabar Kabid SMP Disdik Kabupaten Bandung kena OTT saat berkumpul bersama musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS).

"Tentu saya sebagai kepala daerah sangat prihatin. Sangat-sangat prihatin dengan kejadian ini," kata Dadang di rumah jabatannya di Komplek Pemkab, Senin (6/12/2020).

Dadang mengungkapkan, pihaknya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut. Pasalnya, pelayanan publik sudah kondusif.

"Kita sedang adem, terhadap pelayanan publik tapi ini ada bahasanya iuran DAK. Itu terjadi, menurut sisi hukum dan sisi aparatur dari saber pungli itu salah," ungkapnya.

Atas kejadian tersebut, pagi ini, Dadang mengumpulkan seluruh Kadis di lingkungan Pemkab Bandung dan memberikan arahan agar kejadian tersebut tidak terulang.

"Baru saja saya melakukan rapat koordinasi, padahal sebelumnya saya sudah berikan imbauan. Pagi ini saya kumpul dengan seluruh kepala dinas, dikumpulkan di rumah dinas untuk memberikan tekanan kembali tentang fungsi pengawasan internal termasuk kaitan dengan situasi politik, kan digoreng sekarang, larinya ini kebijakan siapa," jelasnya.

"Saya katakan, ini tidak boleh melakukan pungutan-pungutan liar. Tidak boleh melakukan perbuatan hukum, tidak boleh menabrak lampu merah kaitan dengan memperkaya atau mencari uang," tambahnya.

Bantuan hukum, terhadap oknum pejabat tersebut sedang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Pemkab Bandung.

"Kabag hukum kita sedang koordinasi terus, bukan bantuan hukum, tapi koordinasi. Karena kita ada Saber pungli kabupaten, Kabag hukumnya termasuk di dalamnya, asisten juga," ujarnya.

Terkait nasib pejabat tersebut, ia belum bisa menentukan, tergantung pengadilan yang memutuskan.

"Sejauh ini masih praduga tak bersalah dulu, nantinya ke mana apabila pengadilan memutus nantinya itu. Untuk tugas hariannya berjenjang, ada kasie yang menangani secara teknis dan kepala dinas," pungkasnya.


Tonton juga Eks Anggota DPR I Nyoman Dhamantra Didakwa Terima Suap Rp 3,5 M :

[Gambas:Video 20detik]

(ern/ern)