Pemprov DKI Akan Bayar Denda Rp 186 Juta karena Langgar Prosedur Derek

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 03 Jan 2020 22:43 WIB
Foto: Gedung Balai Kota DKI Jakarta. (Ari Saputra-detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus penderekan mobil tanpa prosedur yang benar. Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan menjalankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan mereka membayar ganti rugi Rp 186 juta kepada penggugat bernama Mulyadi.

"Kita tetap menunggu relaas pemberitahuan putusan secara resmi. Kalau PK kan sudah upaya hukum terakhir, ya kita tidak bisa lakukan upaya hukum lain lagi. Kalau sudah PK ya berarti harus dilaksanakan, karena tidak ada upaya hukum lain lagi," ucap Kepala Bidang Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, saat dihubungi, Jumat (3/1/2019).



Yayan menyampaikan, pelaksanaan putusan harus berdasarkan relaas. Dia menyebut Pempov DKI masih menunggu relaas tersebut.

"Cuma bentuk pelaksanaannya, untuk eksekusinya, kami masih menunggu relaas pemberitahuan secara resmi dari pengadilan," ucap Yayan.

Diketahui, Mulyadi memarkirkan Nissan X-Trail bernopol B-29-Zul di depan PN Jakpus pada 10 November 2015. Kala itu, parkiran di dalam area gedung PN Jakpus sudah penuh sehingga ia memarkirkan mobilnya di Jalan Gajah Mada.

Selanjutnya
Halaman
1 2