Kaleidoskop 2019

Duka di Pesta Demokrasi 2019: Ratusan Petugas KPPS Gugur

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 31 Des 2019 14:13 WIB
Ilustrasi suasa di TPS saat pemilu (Foto: Lamhot Aritonang-detikcom)

Hoax

Isu meninggalnya KPPS memang bukan kabar bohong, namun kabar itu lantas disusul dengan hoax-hoax yang beredar, terutama via jejaring internet. Yang dominan adalah hoax bahwa para petugas KPPS tewas karena diracun.

Hoax terkait meninggalnya KPPS sempat tersiar lewat seorang penceramah bernama Rahmat Baequni. Dia menyebut mereka meninggal karena diracun. Kabar bohong ini dan yang lain yang sejenis sudah sering ditepis pihak KPU maupun pihak pemerintah.



Rahmat menyampaikan ceramah berisi konten hoax itu di Masjid Baleendah, Kabupaten Bandung, videonya tersiar lewat internet. Belakangan, Rahamt menyatakan dia hanya menyampaikan apa yang didapatnya dari media sosial.Pada 21 Juni, Polda Jawa Barat mengumumkan Rahmat Baequni menjadi tersangka. Dia tidak ditahan karena ancaman hukuman atas sangkaan pelanggaran yang dia lakukan tak sampai 5 tahun, yakni Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Ada pula seorang dokter spesialis syaraf bernama Ani Hasibuan. Dia menjadi bahan perbincangan karena sebuah berita di situs Tamashnews.com berjudul 'dr Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS Ditemukan Senyawa Kimia Pemusnah Massal'. Direktorat Reserse Polda Metro Jaya sempat memanggil Ani, namun Ani tak datang. Pihak Ani malah melaporkan Tamashnews.com ke Polda Metro Jaya.

Santunan

KPU berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan besaran santunan untuk petugas yang meninggal dunia, cacat permanen hingga luka sedang.

Besaran santunan untuk petugas KPPS yang meninggal dunia sebesar Rp 36 juta, cacat permanen Rp 30,8 juta per orang, luka berat Rp 16,5 juta per orang, dan luka sedang Rp 8,25 juta per orang.
Halaman

(dnu/haf)