MA Kerap Sunat Vonis Terdakwa/Koruptor, KY: Itu Kebebasan Hakim

Wilda Nufus - detikNews
Kamis, 26 Des 2019 15:01 WIB
Jaja Ahmad Jayus (Ari/detikcom)
Jakarta - Selama Desember 2019, Mahkamah Agung (MA) kerap menyunat hukuman terdakwa korupsi atau terpidana korupsi. Mereka antara lain Lucas, Idrus Marham, Samsu Umar, dan M Sanusi. Apa kata Komisi Yudisial (KY)?

"Ya itu kalau sudah menyangkut masalah pertimbangan, hakim kan, hakim dibilang kebebasan," kata Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus di kantor Komisi Yudisial, Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).



KY melihat putusan-putusan itu merupakan hasil penilaian hakim terhadap kasus per kasus. Oleh sebab itu, sudah menjadi otoritas hakim untuk menilai dan mengadilinya.

"Itu kan persoalan pertimbangan hukum. Itu harus dihargai karena majelis peninjauan kembali tentunya akan melihat fakta-fakta hukum di dalam kasasi. Kemudian fakta-fakta yang dihadirkan di dalam berkas peninjauan kembali," ujar Jaja.

"Itu kemerdekaan hakim di majelis PK untuk memutus. Kalau punya argumentasi dan menilai fakta hukum itu mereka berpendapat sesuai dengan sekarang yang berkembang, ya itu adalah rasa keadilan hakim yang bersangkutan. Jadi kita harus hormati karena kita tidak bisa membaca fakta dan berkas yang ada di sana," sambung Jaja.



Karena menyangkut kebebasan hakim/independensi hakim, KY tidak berani menerka-nerka apakah ada pelanggaran etik atau tidak. KY mengajak semua pihak menghormatinya.

"Ya itu kalau sudah menyangkut masalah pertimbangan hakim kan, hakim dibilang kebebasan. Kalau seandainya itu tidak ada bukti lain--misalnya hakim itu menerima sesuatu--ya clear-clear saja karena itu kemerdekaan hakim. Di sana harus kita hormati," pungkas Jaja. (asp/asp)