Terima Laporan Penataan Pesisir dari TGUPP, Anies: Jadi Bahan Susun Perda

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 23 Des 2019 15:33 WIB
Marco dan Anies (Arief/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima laporan akhir kajian pengelolaan pesisir pantai utara Jakarta dari Bidang Pengelolaan Pesisir Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Anies menyebut laporan itu dokumen penting yang bakal dipakai menyusun perda.

Laporan akhir tersebut diserahkan oleh Marco Kusumawijaya, yang merupakan mantan Ketua Bidang Pesisir TGUPP, kepada Anies Baswedan. Dia berharap semua pihak melihat visi Pemprov DKI terkait penataan kawasan pesisir Jakarta.

"Dengan adanya ini, harapannya nanti semua pihak yang melihat kawasan utara tahu persis visi ke depan seperti apa. Ini semua dokumen yang penting yang insyaallah akan bisa dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan Perda kita terkait tata ruang," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).


Dia mengatakan penataan kawasan dilakukan secara menyeluruh. Anies mengatakan penyelesaian masalah harus terintegrasi.

"Perencanaan kawasan jangan kita mengulang pengalaman kemarin. (Harus) terintegrasi menyeluruh tidak hanya fokus hanya 1-2 isu saja. Tidak 1-2 masalah, semua permasalahan dengan pendekatan multisektor multidisipliner dengan begitu lah yang nanti kita lihat masuk semua faktor," ucap Anies.

Anies menyebut bahwa dia meminta Wali Kota Jakarta Utara menjadi koordinator urusan yang berkaitan penataan kawasan pesisir yang memang ada di Jakarta Utara. Menurutnya, pelaksanaan konsep penataan tersebut harus dilakukan lewat satu pintu.

"Wali kota nanti saya akan meminta Pak Wali kKota menjadi koordinator dari semua urusan yang terkait dengan utara. Sehingga pintunya, Pak Kepala Dinas, Kepala Biro, pintunya satu. Kenapa, karena supaya semua urusan ketemu dengan warga itu sudah dirapikan dulu di sisi kita," ucap Anies.

Sementara itu, Marco mengatakan penataan kawasan pesisir lebih mementingkan faktor pengembangan wilayah dan ruang terbuka hijau. Selain itu, dia menyebut penataan akan membuat akses transportasi bagi warga lebih terjangkau.

"Garis besar, apa yang selalu menjadi visi Pak Gubernur, meningkat keadilan di pesisir. Kita tahu banyak kawasan tidak beruntung di pesisir, itu yang kita tingkatkan dengan transportasi lebih accessible, perbaikan permukiman, peningkatan infrastruktur dermaga, pelabuhan," ucap Marco seusai acara.

"Untuk publik Jakarta adalah ruang terbuka hijau yang akan bertambah di Kamal Muara dan Cilincing, Kalibaru, Marunda, dan titik lainnya," sambungnya.


Marco mengatakan tak ada pembahasan detail soal lahan hasil reklamasi. Menurutnya, lahan yang sudah terlanjut ada harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

"Karena masterplan memberi arahan umum bahwa pulau reklamasi yang sudah terlanjur jadi harus dijadikan kepentingan publik, fungsi seperti apa akan bahas secara detail lain," ucap Marco. (aik/haf)