Proyek SPAM Mamminasata di Sulsel Mandek 7 Tahun karena Pembebasan Lahan

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Rabu, 18 Des 2019 22:36 WIB
Kunjungan Komisi V DPR RI di Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu (18/12/2019). (Noval/detikcom)


Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menilai proyek strategis nasional di Sulsel beberapa terhambat pembebasan lahan karena proyek tersebut sudah dilakukan groundbreaking terlebih dahulu. Harusnya groundbreaking dilakukan setelah masalah lahan telah tuntas dan dibebaskan semua.

"Harusnya lahan dulu diselesaikan walaupun dalam jangka waktu lama. Misalnya dalam 3 tahun target penyelesaian lahan baru groundbreaking, nanti setelah groundbreaking tidak ada lagi pembebasan lahan," kata Nurdin.

"Coba bayangkan kalau kamu punya lahan yang tadinya tidak ada harganya, tiba-tiba dibikin jalan, pasti kamu, 'Wah, jangan saya jual deh, tunggu jalannya selesai'," lanjutnya.

Untuk itu, Nurdin mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi proyek yang dikerjakan di Sulsel yang lebih mementingkan groundbreaking ketimbang pembebasan lahan.

"Kalau saya seperti ini, kita buat jalan, kita butuh 6 meter buat jalan, jangan bebaskan 6 meter, kita harus bebaskan 40 meter. Supaya setiap tahun ada pertambahan kendaraan kita bisa melebarkan jalan tanpa harus lagi membongkar rumahnya orang, membongkar pagarnya orang, kan itu perencanaan," jelasnya.

Kembali ke proyek SPAM Mamminasata yang terhenti karena masalah pembebasan lahan, Nurdin meminta Balai Prasarana Permukiman Sulsel untuk berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel. "Apa pun mau dibikin koordinasi," tegas Nurdin.

Dia lalu menyarankan Balai Prasarana Permukiman Sulsel untuk langsung berkoordinasi terkait pembebasan lahan. "Biar provinsi panggil pemerintah kota, kan begitu. Kita care bangat hal-hal begitu," ucapnya.
Halaman

(nvl/knv)