ADVERTISEMENT

Siasat PPATK Mengungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino

Deden Gunawan - detikNews
Selasa, 17 Des 2019 14:59 WIB
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta - Geger temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya sejumlah kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri terus bergulir. PPATK akan membahasnya dengan aparat penegak hukum.

Ribut-ribut ini bermula dari pernyataan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin yang mengungkapkan bahwa jajarannya telah menemukan adanya dugaan kepala daerah melakukan transaksi keuangan di luar negeri, yaitu di rekening kasino. Badaruddin menyebut para kepala daerah itu melakukan transaksi uang dalam bentuk mata uang asing dengan nilai nominal Rp 50 miliar.

Badaruddin menyebut pihaknya juga telah melakukan diskusi dengan aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi (tipikor), seperti KPK, Polri, dan kejaksaan, terkait kasus ini. Dia menyebut diskusi yang dilakukan sudah dalam tahap memberikan informasi awal perihal rekening kasino itu.

"Soal ada-tidaknya tindak pidana dalam transaksi yang kami rekam tersebut, itu strategi kami dengan penegak hukum. Misalnya kapan dan di mana uang itu disimpan, itu nanti akan kami bahas dengan penegak hukum," beber Badaruddin saat ditemui detikcom di gedung PPATK, Jalan Juanda, Jakarta, Senin (16/212/2019).




Namun saat ditanya apakah ada pejabat lain, seperti rekening pejabat BUMN yang terpantau janggal, Badaruddin mengaku belum mengarah ke sana. Alasannya, PPATK berfokus mengamati rekening para kepala daerah.

"Tapi bukan berarti kami mengincar kepala daerah ya. Kami tidak pernah mem-planning siapa yang menjadi pengamatan kami. Kami hanya memantau realitas yang terjadi," tegas Badaruddin.

Selain itu, dia membantah terpantaunya rekening janggal sejumlah kepala daerah terkait pileg atau pilpres yang bergulir pada pertengahan 2019.

"Pokoknya kami ingin menekankan transaksi tersebut sebagai pola baru yang dilakukan untuk menyembunyikan catatan keuangan maupun aset. Tidak ada kaitannya dengan politik (pileg atau pilpres)," ujarnya.


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT