2 Istri Wabup Blitar Jadi Kades Dinilai Tunjukkan Dinasti Politik

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 17 Des 2019 09:44 WIB
Dua istri wabup Blitar (Foto: Istimewa)
Jakarta - Dua istri Wakil Bupati Blitar, Marhaenis Urip Widodo, dilantik sebagai kepala desa secara bersamaan. Hal itu dinilai sebagai bentuk dinasti politik.

Peneliti departemen politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, dua istri Marhaenis yang bisa menjadi kades itu merupakan bukti dinasti politik masih kuat. Dinasti politik menurutnya merambah hingga level yang lebih kecil.

"Itu menunjukkan dinasti politik itu sudah menyebar ke daerah dan di sejumlah daerah dinasti politik itu menguat pada level yang lebih kecil, misal kades. Kalau sebelumnya masih banyak bupati kemudian anaknya anggota dewan kemudian gubernur anaknya bupati, yang di blitar itu menunjukan pada level yang lebih kecil sekalipun itu dinasti politik terjadi gitu," kata Arya saat dihubungi, Senin (16/12/2019).



Arya menilai dinasti politik bertahan karena ada sejumlah faktor mulai dari kekuatan finansial hingga pengaruh yang politik yang kuat dari Marhaenis Urip Widodo selaku wakil bupati. Menurutnya, faktor-faktor itulah yang membuat dua istri Urip Widodo dengan mudah mengungguli rivalnya.

"Bisa bertahan karena finansial dan pengaruh politik jadi kemenangan istri wabup itu salah satu variabel penjelasannya adalah karena suaminya wakil bupati, ada juga variabel lain misalnya kalau dia pertahana dia kerjanya bagus, kalau dia baru mungkin rivalnya tidak kuat atau dari sisi latar belakang bagus, programnya bagus. Kemenangan itu ditentukan oleh jaringan politik," sebutnya.

Selain itu, Arya menyebut dengan memiliki dua istri yang juga pejabat publik terbuka kemungkinan Urip Widodo akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Wabup Blitar Urip Widodo dinilai bisa saja akan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan daerah di mana dua istrinya memimpin.

"Kita tinggal lihat bagaimana dia itu. Pertama alokasi pendanaan, apakah ada pengaruh alokasi pendanaan ke istrinya itu misalnya di desa itu alokasi dananya besar di desa, itu jadi harus dilihat itu. Kedua alokasi program pemerintahan apakah lebih banyak ke desa itu atau tidak. Nah itu apakah dia akan abuse of power atau tidak akan ditentukan dari paling tidak dari dua itu. Selama menjabat dia nanti gimana alokasi pendanaan banyak nggak ke dua desa itu atau sama saja. Kalau banyak itu akan cenderung abuse of power, lalu program-program pemerintah cenderung ke sana atau tidak," sebutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2