Mukernas PPP Minta DPP Gelar Muktamar Usai Pilkada 2020

Ibnu Hariyanto - detikNews
Minggu, 15 Des 2019 13:26 WIB
Mukernas PPP (Ibnu/detikcom)
Mukernas PPP (Ibnu/detikcom)
Jakarta - PPP hari ini menutup gelaran Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ke-5 di Jakarta. Dalam Mukernas Ke-5, DPP PPP diperintahkan mempercepat pelaksanaan Muktamar IX setelah Pilkada 2020.

"Mukernas V memerintahkan DPP untuk menyelenggarakan Muktamar IX PPP dipercepat pelaksanaannya setelah pelaksanaan Piikada 2020. Untuk waktu dan tempat pelaksanaannya diserahkan kepada DPP PPP dengan mempertimbangkan usulan DPW-DPW yang disampaikan dalam pemandangan umum di Mukernas," kata Ketua Panitia Pelaksana Mukernas Achmad Baidowi membacakan hasil dan rekomendasi Mukernas V PPP di Grand Sahid Hotel, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).



Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan hal itu dilakukan agar pelaksanaan Muktamar PPP nantinya tidak mengganggu persiapan daerah-daerah yang mengelar pilkada. Dengan Muktamar diadakan setelah pilkada, Awiek berharap para kader bisa berfokus pada pelaksanaan Muktamar jika pilkada selesai.

"Supaya tidak mengganggu proses konsolidasi organisasi khusus di tingkat daerah maupun provinsi, khususnya lagi yang sedang menghadapi pilkada. Pertimbangannya lebih ke konsolidasi soliditas organisasi, yang mana kita sudah solid pada beberapa tahun terakhir ini supaya tidak terganggu oleh agenda-agenda politik nanti ketika setelah pilkada tidak ada urusan lagi hanya urusan Muktamar," ucapnya.

Selain itu, Awiek mengatakan Mukernas V PPP juga mengeluarkan rekomendasi untuk internal dan eksternal partai. Untuk rekomendasi internal, Awiek mengatakan salah satunya memerintahkan DPW dan DPC meningkatkan kualitas kader perempuan dengan cara mengalokasikan 30 persen dana parpol serta memprioritaskan caleg perempuan pada urutan pertama.

"Mukernas V PPP memerintahkan DPW dan DPC meningkatkan kuantitas dan kualitas kader perempuan baik melalui Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) ini khusus perempuan bidang pemberdayaan perempuan di setiap jenjang kepengurusan partai maupun melalui ormas Islam dan organisasi perempuan lainnya, mengalokasikan 30 persen dana parpol untuk kegiatan pendidikan politik perempuan, menempatkan nomor urut (satu) pada pencalegan sebanyak 30 persen (kader perempuan), 30 persen pada kepengurusan harian di semua tingkatan dan 30 persen jabatan publik lainnya," ujar Awiek.

Selanjutnya
Halaman
1 2