Round-Up

Kisah Faldo: Sumangaik Besar Berujung Ambyar

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 11 Des 2019 21:08 WIB
Foto: Faldo Maldini. (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta - Mimpi Faldo Maldini untuk maju di Pilkada 2020 dengan gagasan 'Sumangaik Baru' terkubur karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatannya terkait batas syarat minimal usia pendaftaran calon kepala daerah. Sumangaik (semangat) besar Faldo yang ingin maju di Pilgub Sumatera Barat (Sumbar) 2020 itu pun ambyar.

Niat Maju Pilgub Sumbar

Faldo memberi sinyal akan maju di Pilgub Sumbar sejak September lalu. Faldo yang saat itu masih bergabung dengan PAN membuat iklan di harian umum lokal Sumbar. Dalam iklan itu, terdapat logo PSI.

Iklan tersebut berbahasa Minang dan tertulis kalimat 'Sumangaik Baru' dengan diapit logo PSI dan foto politikus kelahiran Sumatera Barat itu. Belakangan, Faldo memang bergabung dengan PSI.

Gugat Batas Usia ke MK

Faldo bersama sejumlah politikus lainnya lalu menggugat UU Pilkada soal batas syarat minimal usia pendaftaran calon kepala daerah. Gugatan tersebut diajukan bersama-sama dengan Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution, dan Cakra Yudi Putra di bawah PSI.

Faldo dkk menggugat ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2019 tentang batas usia pendaftaran yang menyatakan:

...berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.


Faldo menggugat pasal tersebut lantaran kurang satu hari untuk bisa ditetapkan sebagai calon gubernur bila mengikuti Pilgub Sumbar 2020. Usianya baru 29 tahun.

"Niat ada untuk Pilgub Sumbar. Kalau ada gugatan ini, ya kurang sehari saya. Penetapan calon 8 Juli, umur saya itu ulang tahun 9 Juli, kurang sehari gimana mau daftar kalau timeline nggak diundur, saya nggak bisa daftar," kata Faldo saat mengajukan guguatan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/9) lalu.

Gugatan Faldo dkk Ditolak

Sayangnya, mimpi Faldo untuk maju pilkada tahun depan kandas lantaran MK menolak gugatannya. Gugatan tersebut ditolak MK hari ini, Rabu (11/12). Dalam pertimbangannya, MK memutuskan bahwa gugatan Faldo dkk yang menyatakan batas usia 30 tahun merupakan pelanggaran terhadap hak politik tidak beralasan menurut hukum. Hal ini disebabkan pemenuhan hak dijamin oleh konstitusi.

"Batas usia 30 tahun bagi calon kepala daerah dalam UU a quo justru merupakan pelanggaran terhadap hak-hal sipil dan politik lainnya, tidak beralasan menurut hukum," ujar hakim MK I Dewa Gede Palguna.

"Sebab, pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi," sambungnya.

Palguna menyebut dalam hubungan batas usia dan pengisian jabatan tidak berarti tidak diaturnya batasan usia. Menurut MK batasan usia sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28 huruf J ayat 2.

"Dalam hubungannnya dengan pengisian jabatan tertentu bukan berarti meniadakan persyaratan atau pembatasan yang secara rasional dibutuhkan oleh jabatan itu. Pembatasnya demikian sejalan dengan Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945," tutur Palguna.
Selanjutnya
Halaman
1 2